Politik Dua Kaki SBY di Pilpres 2019

Pertarungan pilpres 2019 adalah pertarungan ulang antara Jokowi versus Prabowo. Tampilnya Prabowo Subianto sebagai satu-satunya capres penantang Jokowi di pilpres 2019 sudah sesuai dengan skenario awal yang direncanakan kubu Jokowi. Perubahan syarat dukungan partai dalam pencapresan sebagai mana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tujuannya adalah menutup peluang bagi kandidat lain, selain Prabowo untuk tampil sebagai penantang petahana Jokowi. Sejauh ini, rencana kubu Jokowi berjalan dengan baik dan sesuai harapan: Prabowo adalah capres ideal yang mudah dikalahkan oleh Jokowi. Setidaknya, itulah yang ada di benak pada master politik penyusun skenario dan sutradara panggung politik Indonesia di balik Jokowi. Siapakah mereka master dan sutradara politik di balik Jokowi? Kita sebut saja mereka Tim Begawan dan CSIS. Tim Begawan adalah sebuah paguyuban yang dibentuk dan menampung para jenderal purnawirawan kader Ali Murtopo, Benny Murdani, Sudjono Hoemardani para era Orde Baru (1967-1998). Mereka dikenal dengan sebutan “jenderal merah”. Penggunaan kata 'merah' ini mengacu ideologi mereka yang “Anti Politik Islam' atau setidaknya anti pada kelompok 'Jenderal Hijau. Dua kubu di tubuh ABRI ini dulu terlibat pertarungan politik: Jenderal Merah adalah kelompok penentang Islam di tubuh ABRI pada era tahun 1986-1998. Saat itu, Pak Harto yang sudah merasa terancam oleh dominasi Benny Murdani di ABRI, kelompok konglonerat Tionghoa di sektor ekonomi, dan kelompok non Islam di politik dan birokrasi, berbalik: semula memusuhi kelompok Islam, berubah menjadi merangkul Islam. Kemesraan Suharto dan Islam pada era 1986 - 1998 turut mewarnai ABRI, di mana jika sebelumnya perwira-perwira Islam disingkirkan, sejak 1986 perwira Islam di ABRI diberi kesempatan luas menjadi jenderal dan menduduki posisi strategis di ABRI.

Mereka ini kemudian dijuluki Jenderal Hijau, sedangkan kelompok yang sebelumnya dominan di ABRI dan menolak ABRI Hijau, disebut sebagau kelompok Jenderal Merah. Binaan Ali Murtopo-Benny Murdani -CSIS Mereka - kelompok Jenderal Merah adalah para jenderal binaan Ali Murtopo - Benny Murdani yang sangat erat hubungannya dengan CSIS sejak 1971 sampai hari ini. Mereka antara lain: AM Hendropriyono, Sintong Panjaitan, Try Sutrisno, Wiranto, TB Silalahi, TB Hasanuddin, R.S. Warouw, Albert Paruntu, Agum Gumelar, Sutiyoso, Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, Jonny Lumintang, Tyasno Sudarto, Albert Inkiriwang, HBL Mantiri, Fachrul Razi, Adolf Rajagukguk, Theo Syafei, Soebagyo HS, Agus Widjojo, Suedi Marrasabessy, Muchdi PR, dst. Para jenderal inilah, khususnya SBY, Hendropriono, Luhut Panjaitan, Sutiyoso, Agum Gumelar, Agus Widjojo berkolaborasi dengan CSIS (Center for Strategic and International Studies), untuk mempersiapkan proksi menjadi presiden Indonesia sebagai suksesor SBY pada tahun 2014.

CSIS adalah lembaga pemikir dan perumus kebijakan pemerintahan Suharto sejak 1971 sampai 1990. Di samping Ali Murtopo, Sudjono Hoemardani dan Daoed Joesoep, CSIS yang digagas oleh Pater Beek-Pastur Jesuit Katolik, juga dikendalikan oleh elit Katolik Tionghoa terutama Wanandi Bersaudara (Jusuf, Sofyan, Rudy dan Edward Wanandi). Berbeda dengan opini publik yang sengaja diciptakan seolah-olah SBY dan Partai Demokrat beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi, namun fakta yang ada menmbuktikan sebaliknya: CSIS - SBY - Kelompok Jenderal Merah - Cukong adalah penguasa sebenarnya di balik Jokowi. Bahkan pemerintahan Jokowi 2014-2019 didominasi orang-orang SBY, antara lain: Moeldoko, Kepala Staf Presiden (mantan Panglima TNI era SBY Sri Mulyani, Menkeu (mantan Menko Ekononi dan Menkeu SBY) Darmin Nasution, Menko Ekonomi (Gub BI era SBY) Retno Marsudi, Menlu (Dubes dan anggota TGF Munir) Perry Warjiyo, Gub BI (Dir Analis dan Kebijakan BI - Bail Out Bank Century) Wimboh Santoso, Ketua OJK (Dir Analis dan Kebijakan BI - BO Bank Century) Hadi Tjahjanto, Panglima TNI (Sesmil SBY) Agus Rahardjo, Ketua KPK (Kepala LKPP era SBY) Anfasa Moeloek, Menkes (kandidat Menkes era SBY) Suhadi Alius, Kepala BNPT (Kabareskrim era SBY) Agus Widjojo Gubernur Lemhanas (Kaster TNI suksesor SBY) Lukman H Saefuddin Menteri Agama (ex Menag SBY) Amien Sunaryadi Kepala BP Migas (ex Wakil Ketua KPK era SBY), dst. Mereka semua punya hubungan sangat erat dengan SBY. Seorang Dubes negara ASEAN pernah sambil bercanda mengatakan Pemerintah Jokowi adalah Pemerintah SBY jilid III. Terlepas rencana SBY mengusung AHY sebagai cawapres pendamping Jokowi digagalkan PDIP dan tawaran jadi cawapres pendamping Prabowo dipatahkan Sandiaga Uno dengan Edwin Suryadjaja dan James Riady di belakangnya, SBY memiliki peran sangat penting dan signifikan dalam pilpres 2019 khususnya dalam menentukan paslon mana yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2019 mendatang. Sebagai mantan Presiden dua periode yang dua kali memenangkan pilpres sebelumnya, SBY memiliki pengalaman, sumber daya, teknologi, jaringan dan kemampuan untuk memenangkan capres tertentu. Boleh jadi, SBY hengkang dari palson Jokowi - Maruf Amin karena kegagalan AHY. Namun, harus diingat bahwa keputusan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai cawapres adalah atas saran dan ‘perintah’ SBY.

Jika nanti Jokowi ternyata dapat memenangkan pilpres 2019, SBY pasti sudah punya cara untuk menyingkirkan PDIP dari pusat kekuasaan dan kembali berkuasa bersama CSIS-Jenderal Merah di balik Jokowi. Kemenangan Ridwan Kamil dan Khofifah Indraparawansa di Pilkada Jawa barat dan Jawa timur adalah peran besar SBY. Sama halnya dengan kemenangan Ganjar Pranowo yang didukung SBY di Pilkada Jawa Tengah, setidaknya dukungan dalam bentuk perlindungan hukum kepada Ganjar dari jeratan tersangka KPK, di mana Ganjar adalah salah satu penerima suap proyek EKTP dan SBY adalah salah satu pengendali KPK bersama Luhut dan CSIS. Dinamika politik sejak Oktober 2018 menuju 17 April 2019 memang menunjukan gejala peningkatan dukungan rakyat terhadap Prabowo-Sandiaga Uno. Di atas kertas, jika konstelasi politik nasional tidak berubah, kemungkinan besar Prabowo-Sandi akan menang Pilpres 2019. Apakah peluang Prabowo - Sandiaga menang akan dibiarkan saja oleh SBY atau dihalangi semaksimal mungkin agar Prabowo gagal lagi terpilih menjadi presiden seperti dilakukan SBY pada pilpres 2014 lalu? Tanpa bantuan besar Presiden SBY, Jokowi-Ahok pasti kalah di Pilkada Jakarta 2012 dan Jokowi-JK tidak akan memenangkan Pilpres 2014 lalu. Bagaimana cara Jokowi-Maruf Amin mengalahkan Prabowo-Uno pada Pilpres 2019 mendatang? Di atas kertas memang Prabowo pasti menang karena terjadi krisis luar biasa kepercayaan dan dukungan terhadap Jokowi. Kekuatan pendukung yang dimiliki Jokowi sekarang diperkirakan hanya tinggal 10% dari kekuatan dukungan pada 2011 – 2014. Tidak ada lagi kekuatan luar biasa besar dari konspirasi global pimpinan Amerika Serikat dan China yang gencar mengobarkan perang asimetrik dan perang proksi terhadap Indonesia, tidak ada lagi belasan negara sekutu dan persemakmuran berada di belakang Jokowi, tidak ada lagi kekuatan komunitas Cina diaspora seluruh dunia dan komunitas tionghoa Indonesia yang habis-habisan mendukung Jokowi-Ahok 2011-2014 untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014. Juga tidak ada lagi Presiden SBY baik dalam kapasitas presiden saat itu, atau dalam kapasitas pribadi sekarang yang total mendukung kemenangan Jokowi. Dan tidak ada lagi ratusan juta rakyat Indonesia korban tipu daya pencitraan palsu yang disebarkan masif dan kontinu selama bertahun-tahun meracuni benak dan hati rakyat Indonesia. Lalu, mengapa masih ada yang memprediksi Prabowo akan kalah pada pilpres 2019 mendatang? Apa dasar pemikiran sehingga menimbulkan prediksi itu? Suara Rakyat Vs Suara KPU Meraih dukungan dan suara mayoritas rakyat pemilih belum tentu memastikan kemenangan pilpres. Substansi dari pilpres adalah penetapan pemenang pilpres oleh KPU berdasarkan hasil perhitungan suara nasional secara manual. Hasil perhitungan suara pilpres ditentukan banyak faktor. Juga banyak celah dapat dimanfaatkan untuk mencurangi hasil suara pilpres: Penetapan jumlah pemilih pada DPT yang jauh di atas jumlah pemilih Indonesia sebenarnya. Selisih kelebihan jumlah pemilih pada DPT 2009 dan 2014 mencapai 30-40 juta pemilih. Penggunaan puluhan juta suara pemilih siluman untuk memenangkan capres tertentu bukan merupakan hal sulit bagi SBY yang sudah “tiga kali” berpengalaman memenangkan pilpres (2004, 2009 dan 2014). Jika nanti akhirnya KPU menetapkan jumlah pemilih pada DPT 2019 lebih dari 160 juta pemilih, sebaiknya Prabowo-Sandiaga tidak usah capek-capek, buang waktu, uang, tenaga dan pikiran hanya untuk kalah dicurangi. Padahal sudah terbukti ada hampir 32 juta data pemilih di DPT tidak sinkron atau merupakan kesalahan.

Sama halnya jika KPU memutuskan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dibolehkan memilih dengan menunjukan EKTP, Suket atau sejenisnya. Lebih baik, tidak usah ikut pilpres karena pasti jadi korban pencurangan kubu lawan. Bahkan, jika DPT Papua tetap berjumlah 3,5 juta pemilih sementara penduduk Papua total hanya 3,3 juta jiwa dengan jumlah pemilih yang berhak berdasarkan UU tidak leboh dari 1,8 juta pemilih, lebih baik katakan “Tidak !” kepada Pilpres 2019. Alangkah bodohnya Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia jika manut saja dijadikan korban penipuan dan menjadi legitimasi para penjahat politik berkuasa melalui pemilu-pilpres yang curang. Realitas Politik Tiga bulan lalu, menjelang pendaftaran pasangan calon pilpres di KPU beberapa kolega dari luar negeri bertanya apakah mungkin Jokowi dapat terpilih kembali di pilpres 2019 dan menjabat presiden untuk periode kedua. Pertanyaan para kolega itu didasarkan pada pengamatan mereka konstelasi dan dinamika politik domestik Indonesia dan trend perkembangan global. Di dalam negeri, petahana Presiden Jokowi menghadapi resistensi dari rakyat Indonesia yang eskalasinya terus meningkat. Jargon (2019) “Ganti Presiden” atau “Presiden Baru” yang dimotori politisi dan kader PKS secara efektif menimbulkan gelombang besar dari Sabang sampai Merauke. Ustad Abdus Somad seolah menjadi Panglima Perang yang mengumandangkan semangat tersebut meski sekali pun dari mulutnya tidak pernah terucap kata presiden baru atau ganti presiden. Ustad asal Riau ini pun kemudian diposisikan sebagai ‘musuh politik’ dan ‘ancaman nyata’ oleh kubu petahana.

Entah apa sebabnya, aksi dakwah Ustad Abdus Somad diinterprestasikan secara sempit oleh kubu Jokowi sebagai gerakan konsolidasi umat Islam untuk menentang Jokowi. Sebaliknya, entah mengapa safari dakwah beliau seolah menjadi sosialisasi dan mobilisasi umat untuk perlawanan terhadap Jokowi. Kedua interprestasi dari dua kubu berlawanan: pro Jokowi vs anti Jokowi ini mendapatkan justifikasinya dari standar operasi dan prosedur (SOP) atau protap (prosedur tetap) aparat kepolisian setiap kali harus menyikapi acara dakwah Ustad Somad di seluruh Indonesia.

Gelombang 2019 Ganti Presiden Riak yang sudah menjelma menjadi gelombang sebagai dampak safari dakwah UAS menjadi semakin besar dengan penyelenggaraan aksi deklarasi “2019 Ganti Presiden atau 2019 Presiden Baru” yang dimotori sejumlah aktivis dan seniman/budayawan senior: Ratna Sarumpaet, Neno Warisman dan Emha Ainun Najib adalah sebagian tokoh menonjol dalam gerakan ini. Dinamika politik di segmen media sosial terbukti sangat mempengaruhi opini dan persepsi publik dalam menyikapi pilpres 2019 mendatang.

Gerakan Melawan Pembodohan dan Kebohongan

Berbeda dengan situasi menjelang pilkada Jakarta 2012 dan pilpres 2014 di mana opini media sosial hampir sepenuhnya dikendalikan kubu Jokowi (dan Ahok), menjelang pilpres 2019 mendatang, opini media sosial dapat dikatakan didominasi kelompok pendukung gerakan ‘2019 Ganti Presiden’ atau kubu Prabowo jika kita dapat menyebutnya begitu.

Tidak dapat disangkal peran besar seorang filsuf (kalau boleh disebit sebagai filsuf) Rocky Gerung yang membuktikan predikatnya sebagai filsuf dengan konsistensinya dan kemampuannya menjelaskan berbagai isu dan fenomena sosial politik yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat secara jernih, lugas, logis, sederhana dan terpenting, disampaikan dengan gaya bicara yang menarik dan enak didengar publik. Dengan talenta dan penguasaannya di bidang filosofi, Rocky Gerung secara cepat tampil menjadi ‘ikon kebenaran’, tokoh rujukan publik jika menghadapi kebingungan akibat serangan hoax dan opini sesat.

Pencerdasan vs Pembodohan Bangsa Sekarang ini mungkin mayoritas rakyat Indonesia sudah menyadari betapa hebat dan masifnya upaya pencitraan Jokowi (dan Ahok) yang terjadi selama tahun 2011-2014, sehingga mayoritas rakyat dengan mudah diperdaya citra palsu yang melekat pada sosok Jokowi (Ahok).

Kelompok komunitas intelijen publik ini gencar menelanjangi semua kepalsuan pencitraan Jokowi dan Ahok dengan data dan informasi akurat.Termasuk menjadi orang pertama yang berani melaporkan Ahok ke polisi atas penghinaannya terhadap Muhammadiyah, yang diejek Ahok sebagai "munafik".

Kebangkitan kesadaran publik dari sihir pencitraan palsu yang selama bertahun-tahun ditanamkan di benak pikiran rakyat Indonesia antara lain dipicu penyebaran informasi secara konsisten dan ajeg oleh pihak tertentu yang mengungkap kepalsuan dari pencitraan Jokowi (dan Ahok) melalui media sosial dan media online, di antaranya yang paling menonjol adalah Triomacan2000 (TM200).

Meski pun pada akhirnya, Raden Nuh - tokoh utama dari gerakan ini kemudian ditangkap dan ditahan selama 5 tahun penjara dan dikirim ke penjara Nusakambangan, Jawa Tengah, namun penyebaran informasi yang telah mereka lakukan selama hampir 5 tahun menjadi embrio kesadaran publik Indonesia.

Rakyat semakin sadar, terbuka mata dan pikirannya terhadap upaya pembodohan bangsa yang secara terus menerus dilancarkan oleh pemerintah dan kubu Jokowi. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta-fakta kebenaran seputar Jokowi Ahok, yang sekarang beredar luas di publik, hampir semua berasal dari publikasi dan penyebaran yang dilakukan oleh Triomacan2000 bersama jaringan komunitas intelijen publiknya. Ibarat Bank Data, publik hanya perlu menekan tombol yang tepat dan memasukan kata kunci untuk mengetahui atau mendapat fakta sebenarnya mengenai Jokowi Ahok.

Embrio ini kemudian berubah menjadi kesadaran ketika informasi dan tuduhan yang pernah disampaikan TM2000 mengenai Jokowi (dan Ahok) serta prediksinya terhadap situasi dan kondisi bangsa di era Jokowi yang pernah disampaikannya dulu, satu per satu terbukti menjadi kenyataan. Fakta inilah kemudian menjadi pemicu bangkitnya kesadaran rakyat bahwa selama hampir delapan tahun terakhir, telah menjadi korban, terperdaya kebohongan Jokowi (dan Ahok).

Faktor-faktor domestik seperti diuraikan di atas, menjadi penyebab berubahnya kecenderungan rakyat terhadap pilpres 2019, dan mendorong timbulnya pertanyaan kolega dari luar negeri yang pada intinya meragukan Jokowi dapat terpilih kembali pada pilpres 2019 mendatang.

Konstelasi Politik Global

Konstelasi Politik Global Globalisasi atau dunia tanpa batas negara dan suku bangsa sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, menempatkan pengaruh asing terhadap politik domestik pada sebuah negara menjadi semakin besar dan tidak bisa dihindarkan.

Pengaruh asing ini semakin signifikan terhadap negara-negara penganut demokrasi liberal seperti Indonesia, di mana posisi presiden dan kepala daerah ditentukan melalui pemilihan langsung, dengan mekanisme pemilu, pilpres dan pilkada. Indonesia semakin rentan terhadap intervensi asing dengan terjadinya perubahan atau amandemen UUD 45 khususnya pasal 1 dan pasal 6, yang memberi definisi baru pada kedaulatan rakyat dan Indonesia asli.

Sejak amandemen konstitusi, pintu terbuka luas bagi pihak asing untuk melakukan intervensi atau melancarkan agenda politik mereka di Indonesia khususnya pada setiap pemilu, pilkada dan pilpres. Intervensi asing terhadap pemilu, pilkada dan pilpres Indonesia sangat kuat terasa pada pilkada Jakarta 2012, pemilu dan pilpres 2014, di mana konspirasi global dengan Amerika Serikat dan China sebagai panglima dengan mudah mengacak-acak kedaulatan rakyat melalui perang asimetrik dan perang proksi yang mereka lancarkan di Indonesia. Jokowi terpilih menjadi presiden dan ahok kemudian menjadi gubermur Jakarta adalah sebagian dari hasil kemenangan konspirasi global dalam perang asimetrik dan perang proksi.

Perubahan politik global secara drastis terjadi pasca kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton pada pilpres AS Nopember 2016. AS – China yang sebelumnya merupakan sekutu – mitra erat berubah menjadi pihak bermusuhan dalam politik, ekonomi dan militer. Perubahan ini otomatis membubarkan konspirasi global yang sebelumnya memiliki agenda politik tertentu di Indonesia melalui Jokowi-Ahok.

Perubahan konstelasi politik global inilah yang juga mendorong munculnya pertanyaan kolega dari luar negeri yang meragukan peluang Jokowi untuk dapat terpilih kembali pada pilpres mendatang. Namun, semua uraian di atas lebih tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi politik Indonesia pada tiga bulan lalu.

Sekarang, situasi dan kondisinya menunjukkan gejala sebaliknya: Keunggulan Prabowo atas Jokowi perlahan mengecil dan mulai membuka peluang Jokowi untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai capres petahana yang dapat mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.

OTT Meikarta: Kepanikan Jokowi Atau Serangan Balik SBY

Banyak pihak kaget ketika KPK mengaku telah menangkap beberapa petinggi Lippo Grup dan pejabat Kabupaten Bekasi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. 

Mereka yang ditangkap disebut terkait dugaan pemberian suap dari PT Meikarta anak usaha Lippo Grup milik konglomerat Mochtar - James Tjahja Riady kepada sejumlah Pejabat Kabupaten Bekasi untuk memuluskan pengurusan izin penggunaan lahan tanah seluas 870 hektar aset Pemkab Bupati oleh PT Meikarta, perusahaan properti Lippo Grup.

Kekagetan publik atas keberanian KPK menangkap tangan kanan James Riady adalah beralasan. James Tjahja Riady bukan konglomerat biasa. Hasil investigasi Kongres, Senat dan FBI Amerika Serikat pada awal tahun 2000 terkait pengusutan skandal Lippo (Lippogate) pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1996, menegaskan keterkaitan James Riady dengan China Millitary Intellegence (CMI) dan status James Riady sebagai agen intelijen senior China.

Hubungan sangat erat James Riady dengan petinggi Partai Demokrat AS, khususnya para tokoh Arkansas Connection, lebih khusus lagi dengan Bill dan Hillary Clinton - keduanya tokoh paling berpengaruh di AS, bahkan di atas pengaruh Presiden Obama (CNN 2012). 

Dengan dua adidaya dunia berada di tangan James Riady, plus perannya sebagai pencetus, inisiator dan motor dari konspirasi global yang menjadi pendukung dan pengantar utama Jokowi - Ahok menang di Pilkada Jakarta 2012 dan mendudukkan Jokowi sebagai Presiden RI, manuver KPK menangkap Billy Sindoro Direktur Operasi Lippo Grup menjadi pertanyaan besar: Ada apa gerangan?

Selain Billy Sindoro, Direktur Operasi Lippo Group, ikut ditangkap OTT KPK adalah Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Billy Sindoro pernah ditangkap KPK dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor atas dakwaan suap kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa tahun lalu. Adiknya, Eddy Sindoro dalam status buron sehubungan suap kepada hakim agung Mahkamah Agung. Dengan penangkapan ini sedikitnya tercatat tiga kali Lippo Grup melakukan pelanggaran hukum dengan modus penyuapan kepada penyelenggara negara. Namun, bukan ini yang membuat banyak kalangan kaget, melainkan keberanian KPK melakukan penangkapan petinggi Lippo Grup.

Komisioner KPK dan James Riady

Sudah jadi rahasia umum bahwa komisioner KPK periode 2015-2019 didominasi figur kepercayan Luhut Panjaitan dan Sutiyoso. Kedua tokoh terakhir disebutkan ini adalah sosok yang sangat erat hubungannya dengan James Riady, bos besar Lippo Grup.

Wakil Ketua KPK: Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang dapat disebut sebagai representasi kekuasaan Luhut dan Sutiyoso di KPK. Latar belakang dan pengakuan mereka sendiri di depan publik, termasuk pada saat fit and propert test, secara terbuka menyebut diri mereka sebagai orangnya Luhut, Sutiyoso dkk.

Luhut dan Sutiyoso dikenal punya hubungan sangat erat dengan James Riady sejak puluhan tahun lalu. Hubungan erat semakin kuat ketika mereka pada tahun 2007 sepakat berkolaborasi untuk mengusung duet Jokowi-Ahok sebagai proksi mereka yang akan ditempatkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Kolaborasi mereka ini salah satunya mencakup hegemoni dan pengendalian mereka atas KPK, yang kemudian terwujud melalui terpilihnya Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang sebagai wakil ketua KPK periode 2015-2019.

Mencermati fakta tersebut di atas, maka tindakan KPK yang ‘berani’ menangkap petinggi Lippo Grup yang menyuap Pejabat-pejabat Pemkab Bekasi, menimbulkan beberapa dugaan dan analisa.

Dugaan dan analisa pertama adalah kemungkinan besar operasi tangkap tangan KPK terhadap petinggi Lippo dan Kabupaten Bekasi ini dilakukan oleh faksi KPK yang berseberangan dengan faksi Luhut – Sutiyoso.

Seperti sudah diketahui bersama bahwa di internal KPK terdapat banyak satuan tugas (satgas) penyidik yang terdiri dari sedikitnya empat faksi: Faksi pro penguasa sekarang (Jokowi-Luhut dan kawan-kawan), Faksi pro BG (mengacu kepada kelompok Budi Gunawan dan PDIP), Faksi pro rezim lama (SBY – Cikeas) dan Faksi Independen (Novel Basdewan dan kawan-kawan). Tentu saja penyebutan faksi-faksi satgas penyidik KPK ini terlalu sumir dan merupakan analisa semata.

Kita ketahui juga bahwa dalam melakukan OTT, masing-masing satgas penyidik KPK bersifat independen, dalam arti tidak ada kewajiban melaporkan dan meminta izin lebih dulu kepada pimpinan KPK (Dirdik, Deputi Penindakan dan Komisioner KPK) sebelum operasi dilakukan. Laporan dan permintaan izin kepada pimpinan KPK baru dilakukan setelah operasi OTT selesai dilaksanakan dan lebih bersifat imperatif bagi pimpinan KPK. Mau tidak mau pimpinan KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) jika OTT ternyata berjalan sesuai dengan harapan dan berhasil menangkap pelaku suap atau korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka wajar muncul dugaan dan analisa bahwa penangkapan petinggi Lippo Grup oleh penyidik KPK kemungkinan besar dilakukan oleh Satgas Penyidik KPK dari faksi non Luhut.

Dugaan dan Analisa Kedua 

Sebaliknya, juga mencuat dugaan dan analisa bahwa OTT terhadap Lippo Grup ini dilancarkan oleh Satgas Faksi Luhut dkk. Alasan yang mengemuka adalah untuk memastikan James Riady, China dan para Cukong di bawah koordinasi James Riady  kembali memberi dukungan kepada Capres Jokowi untuk dapat memenangkan pilpres 2019.

Sudah jadi pengetahuan umum peran besar James Riady dalam membantu kemenangan Jokowi di pilkada Jakarta 2012 dan pilpres 2014 lalu. Keterlibatan adidaya Amerika Serikat dan China lengkap dengan negara-negara sekutu dan komunis internasional (komintern) dalam membantu kemenangan Jokowi di Pilkada dan Pilpres sangat signifikan. Bahkan, sikap mendua Presiden SBY terhadap rencana penempatan presiden proksi pada pilpres 2014, dapat dipatahkan dan dipaksa untuk membantu sepenuhnya Jokowi pada Pilkada 2012 dan Pilpres 2014. Di bawah tekanan AS, SBY mengubah sikapnya menjadi membantu penuh Jokowi walau untuk itu SBY harus mengkhianati partainya sendiri, Fauzi Bowo – Nahrowy Ramli dan Prabowo – Hatta.

Dukungan besar terhadap Jokowi yang berasal dari James Riady inilah yang tidak lagi dimiliki Jokowi dalam menghadapi pilpres 2019. James Riady terkesan meninggalkan Jokowi dan cenderung beralih mendukung Prabowo-Sandi.  Tidak ada cara lain, kepanikan Jokowi, kubu Jenderal merah dan CSIS melihat kekalahan di depan mata, memaksa mereka menunggangi KPK dalam rangka meraih kembali dukungan James Riady.

Dugaan dan analisa ini didasarkan pada fakta menyusutnya dukungan China, James Riady, Partai Demokrat AS terhadap Jokowi pasca tenggelamnya peluang Ahok jadi cawapres Jokowi dan tampilnya KH Maruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Bagi James Riady, China dan Partai Demokrat AS, status Jokowi lebih merupakan proksi CSIS (kelompok elit Tionghoa Katolik pimpinan Wanandi bersaudara) ketimbang sebagai proksi bersama. Ditambah lagi, tampilnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo, di mana Sandiuno dikenal sebagai proksi Edwin Suryadjaya (Ex Astra Grup), yang memungkinkan bagi James Riady dkk untuk bermain dua kaki dengan juga mendukung Sandiaga Uno. Edwin sendiri adalah ipar dari James Riady.

Dengan analisa tersebut di atas, maka tidak tertutup kemungkinan penangkapan petinggi Lippo Grup dimaksudkan untuk sekedar menyandera James Riady agar kembali total sepenuhnya mendukung kemenangan capres Jokowi di pilpres 2019.

Namun tidak tertutup juga kemungkinan, OTT KPK terhadap petinggi Lippo yang mengusik James Riady, datang dari mantan Presiden SBY, sebagai 'jawaban' SBY terhadap upaya kubu Jokowi melalui James Riady yang telah mempermalukan dan menekan SBY agar total mendukung kemenangan Jokowi, melalui pemberitaan fitnah media Hong kong Asia Sentinel melalui pemberitaan fitnahnya terhadap mantan Presiden SBY terkait korupsi Bank Century.

Fakta bahwa meski tidak menjabat presiden lagi, SBY masih mengendalikan KPK melalui kaki tangannya di lembaga anti rasuah itu, termasuk ketua KPK Agus Rahardjo.

Derita Rakyat Bahagia Jokowi

Terlalu banyak cacat moral, hukum, ekonomi dan politik terjadi selama pemerintahan Jokowi 2014-2019 sehingga kinerja jeblok, korupsi, pelanggaran hukum, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, fitnah, penindasan, kriminalisasi, kebohongan dan seterusnya yang dilakukan oknum pemerintah dan aparat, tidak lagi dianggap sebagai sebuah aib atau suatu hal yang memalukan.

Tiba-tiba kita menjadi asing di negara sendiri. Tidak percaya bahwa kita sedang berada di sebuah negara bernama Indonesia, di mana kita sebagai rakyat hidup dan mati di tanah negeri ini. Luar biasa Jokowi menjadikan negeri ini tercabut dari akarnya, merosot moralnya, kacau kehidupan bangsa, terpecah belah rakyatnya, porak poranda hukum dan keadilannya. Tiba-tiba saja kita asing di negeri sendiri. Luar biasa Jokowi !

Dari satire klasik: “Setiap kematian adalah tragedi, ribuan kematian adalah statistik”, kita dapat menggubahnya sesuai dengan fenomena luar biasa yang terjadi pada bangsa Indonesia.

“Satu bukti kegagalan Jokowi adalah tragedi, ratusan kegagalan Jokowi adalah statistik”.

Menjelang tujuh tahun Jokowi berada di episentrum bencana ipoleksosbudhankam, rakyat Indonesia belum semua tersadarkan dengan realita di depan mata. Sebagian dari masyarakat Indonesia – dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sendiri, dapat mengakomodasi, menolerir bahkan mendukung pemerintah semacam ini.

Ada yang menyebut mereka sebagai kelompok minoritas radikal, ada mengklaim diri sebagai kelompok liberal, banyak yang menuding mereka tak lebih dari para chauvinis, yang melihat penerintahan Jokowi sebagai kesempatan emas mereka untuk berada di atas kelompok masyarakat yang lain, khususnya di atas mayoritas Islam dan pribumi.

Selalu ada banyak muncul pihak dan golongan oportunis, mengeruk keuntungan di tengah penderitaan dan kesusahan dialami saudara sebangsanya sendiri: mayoritas Islam dan pribumi Indonesia.

Divide et Impera & Lesser Evil
Pecah belah dan kuasai. Konsolidasi kelompok minoritas, tumbuhkan motif dan oportunity untuk kembali menjadi bagian elit bangsa/negara seperti pada awal masa ORBA hingga tahun 1990. Pecah belah umat Islam, tawarkan kesepakatan yang sulit ditolak kepada anasir Islam oportunis. Strategi ini diterapkan secara simultan dengan doktrin ‘Lesser Evil’ ala Pater Beek, yang terbukti sukses dan efektif membenturkan pemerintah/negara dengan mayoritas Islam Indonesia.

Tidak beda era Jokowi selama hampir lima tahun terakhir ini dengan era Suharto 1967-1988 di mana Ali Murtopo, Daud Joesoef, Moerdani CSIS sebagai otak intelektualnya: menggeser secara bertahap posisi umat Islam Indonesia, dari pemilik negara Indonesia yang sah, menjadi musuh negara yang harus ditumpas.

Berdasarkan perspektif ini, maka adalah sebuah kekeliruan jika kita menilai Jokowi telah gagal total. Sebaliknya, semua kekacauan sosial politik, kerusakan hukum dan keadilan, kemerosotan ekonomi dan moral bangsa, adalah prestasi luar biasa kinerja Jokowi.

Pemerintah Jokowi katalisator bagi terwujudnya hegemoni kelompok tertentu atas mayoritas Islam dan pribumi di Indonesia. Jokowi adalah akselarator penguasaan sumber daya dan kekayaan negara ke tangan kelompok tertentu yang terafiliasi dengannya. Jokowi adalah operator luar biasa yang menjalankan agenda politik kelompoknya.

Sebagai presiden, Jokowi diberi kekuasaan dan kewenangan oleh konstitusi untuk berbuat apa saja di bawah koridor hukum. Namun, dalam melaksanakan tuga dan kewajibannya sebagai presiden, rakyat Indonesia menjadi saksi dan korban dari begitu banyak pelanggaran dan penyimpangan.

Politik Divide et Impera dan Doktrin Lesser Evil terbukti efektif mengukuhkan Jokowi sebagai penguasa tanpa pengawasan dan teguran dari DPR, DPD dan MPR. Semua lembaga negara telah dikooptasi oleh KPK-lembaga negara pemberantas korupsi yang sudah ditunggangi Jokowi-CSIS-Kubu Jenderal Binaan Murtopo/Murdani dan dijadikan sebagai alat penyandera, penekan dan penumpas semua pihak yang tidak sejalan dengan agenda politik mereka.

Kegagalan Jokowi di mata rakyat adalah keberhasilan Jokowi di mata pendukung dan kelompok tertentu. Sejak awal kemunculannya, Jokowi-Ahok telah menggunakan tirani opini sebagai senjata. Opini publik hasil rekayasa Jokowi cs yang disebarluaskan oleh mayoritas jaringan media nasional, didukung penuh aparat dan oknum petinggi Polri dan TNI. Maka lahirlah era kebodohan di Indonesia. Hiduplah kebohongan dan kemunafikan. Hancurlah hukum dan keadilan. Bangsa Indonesia berada di ambang tirani total minoritas atas mayoritas Islam dan pribumi.

Segala keributan sosial, gaduh di antara masyarakat, manuver oknum polisi, ormas Banser, oknum tionghoa sampai pembacokan oleh orang gila yang kerap terjadi selama 4 tahun belakangan ini juga ditengarai banyak pihak sengaja diciptakan untuk menimbulkan keresahan rakyat, mengalihkan perhatian dari praktek korupsi yang akan, sedang dan telah terjadi. Keributan sosial diperlukan rezim ini agar mereka bisa korupsi dan melanggar hukum dengan tenang.

Sedikitnya tercatat sekitar 20 temuan hasil pemeriksaan BPK yang menimbulkan kerugian negara sangat besar namun luput dari perhatian rakyat karena teralih oleh segala macak keributan yang diciptakan oleh rezim Jokowi, di antaranya:

1. Penggunaan uang APBN sebesar Rp5,22 triliun untuk belanja subsidi listrik yang tidak dialokasikan atau dianggarkan sebelumnya dalam APBN dan APBN P 2017. Dengan kata lain, ada perampokan uang negara sebesar Rp5,22 triliun oleh oknum berkedok pemerintah.
2. Kolusi Menteri Kominfo dengan perusahaan penyelenggara dan pengguna hak frekuensi penyiaran sehingga kewajiban para perusahaan penyiaran dan telekomunikasi sebesar Rp2,1 triliun yang sudah sejak tahun 2016 menunggak, dengan sengaja tidak dilakukan tagihannya oleh Kementerian Kominfo.
3. Penggunaan dana Public Service Obligation (PSO) – Universal Service Obligation (USO) pada BP3TI Kementerian Kominfo sebesar lebih Rp9 triliun untuk pembiayaan Proyek Palapa Ring, sangat kental unsur KKN karena proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa perusahaan yang merupakan anak satu perusahaan induk (Moratelindo) tidak melalui tender/lelang melainkan penunjukan langsung.
4. Proyek Pembangunan Bandara Baru Kulon Progo dengan total nilai proyek Rp10 triliun, pada pelaksanaan pembebasan lahan terindikasi mark up sehingga merugikan negara sedikitnya Rp1,7 triliun dari Kas BUMN PT Angkasa Pura I (Persero).  Pelaksanaan konstruksi Bandara baru Kulon Progo dipastikan KKN karena dalam lelang pertama dan lelang ulang, memenangkan BUMN PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan dokumen lelang.
5. Kredit macet Rp1,7 triliun di Bank BNI akibat kolusi pejabat BNI dengan pengusaha perusahaan telekomunikasi swasta. Kredit dikucurkan tanpa  disertai agunan kredit yang memadai.

Sedikitnya lebih Rp54 triliun kekayaan negara jadi bancakan para koruptor berseragam pamong praja dan aparat. Semua korupsi ini hanya dapat dilakukan dengan tenang, aman dan sejahtera bila perhatian rakyat dari hari ke hari hingga pilpres mendatang disibukkan dengan keonaran yang diciptakan rezim dan antek-anteknya.

Belum termasuk penggelapan barang bukti narkoba sitaan lebih satu ton  dari operasi pemberantasan penyelundupan oleh oknum yang bernilai lebih Rp 3 triliun.

Suara Rakyat Suara Tuhan

Meningkatnya kesadaran rakyat terhadap jati diri dan posisi rezim Jokowi yang tidak bersahabat dan menjadi penindas mayoritas Islam-Pribumi, menimbulkan optimisme terwujudnya pergantian kekuasaan melalui pemilu-pilpres 2019 mendatang.

Sampai akhir September 2018 sangat kuat keyakinan publik bahwa Prabowo – Sandiaga dan timsesnya akan dapat memantapkan dan meningkatkan dukungan rakyat untuk memenangkan pemilu 2019.

Survey di beberapa kota di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keinginan yang kuat untuk perubahan, kecuali di Kalimantan, Bali dan NTT yang meski mayoritas warga ingin perubahan namun keinginan tersebut belum cukup kuat untuk memastikan kemenangan Prabowo.

Begitu kencangnya angin perubahan, sehingga banyak kalangan memperkirakan Prabowo pasti menang. “Hanya kelengahan yang dapat menggagalkan Prabowo”.

Keyakinan kuat atas kemenangan Prabowo di antaranya didasarkan pada:

Perubahan konstelasi global, diawali dengan kemenangan Trump atas Clinton pada Nopember 2016 lalu. Praktis sejak 2017, kebijakan Amerika Serikat berubah total. Tidak ada lagi adikuasa China, AS dan sekutu-sekutunya yang memaksakan kehendak mereka seperti 2014 lalu: Jokowi harus menang.

China adalah sekutu erat AS di bawah pemerintahan Obama dan Clinton (Partai Demokrat), berubah menjadi “musuh besar” AS di bawah Trump, setidaknya musuh AS dalam perang dagang dan konflik Laut China Selatan.

Selama 16 tahun (masa Clinton dan Obama) China menikmati konsesi politik dan ekonomi AS khususnya dalam bentuk dukungan AS terhadap agenda dan kepentingan Global China, termasuk kepentingan China di Indonesia.

Kilas Balik 2010-2014

Pada tahun 2008-2016 China – AS bersama seluruh sekutunya adalah pendukung terkuat Jokowi-Ahok. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa kekuatan dunia internasional berada di belakang Jokowi-Ahok. Vatikan, Santamaria Network, Komunis internasional, China Diaspora Internasional dan lain-lain, berada satu barisan pendukung Jokowi-Ahok. Wajar jika Jokowi-Ahok dijuluki unstoppable sepanjang 2011-2016.

Namun meski demikian, sebagaimana diketahui bersama pada pilpres 2014 lalu Prabowo memperoleh dukungan rakyat sangat besar. Berdasarkan data dimiliki Prabowo – Hatta adalah pemenang pilpres yang sebenarnya dengan perolehan suara 53%.

Sejak 2011 hingga menjelang pengumuman pemenang pilpres 21 Juli 2014, tekanan luar biasa ditujukan kepada Presiden SBY dan pemerintahannya dari luar dan dalam negeri guna memastikan Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2014.

Mantan Presiden Bill Clinton secara khusus menyempatkan diri mengunjungi Presiden SBY pada dini hari tanggal 21 Juli 2014 bertepatan dengan pengumuman pemenang pilpres 2014 oleh KPU. Senator dan Congressman AS secara khusus temui SBY sebelum pelantikan presiden baru. Bahkan SBY harus ke Washington DC temui Obama guna melaporkan tugas dan tanggung jawabnya mengantarkan Jokowi sebagai presiden RI sudah ditunaikan dengan baik.

Sikap Presiden SBY yang secara diam-diam membantu kemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada Jakarta 2012 dilatarbelakangi ancaman dan tekanan luar biasa: di awali dengan pemberitaan di media terkemuka Australia ‘The Age’ dan ‘The Herald’ edisi 11 Maret 2011 berjudul “Wikileaks: SBY Abuse of Power” mengutip informasi yang sengaja dibocorkan kedubes AS di Jakarta guna memberi sinyal tekanan kepada SBY.

Dilanjutkan dengan pemberitaan serupa di sejumlah media asing. Di depan publik Presiden SBY protes keras kepada Dubes dan Pemerintah AS, di belakang SBY terpaksa melakukan kesepakatan rahasia dengan AS untuk mempertahankan kekuasaannya yang sedang terancam. SBY terpaksa menuruti kehendak AS dengan membantu kemenangan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta 2012.

Pasca insiden ‘The Age’ itu, Presiden SBY membuat berbagai keputusan strategis guna membantu kemenangan Jokowi Ahok: Resuffle Kabinet di antaranya mengganti Menpera Suharso Monoarfa dengan Djan Faridz, selanjutnya Faridz mengonsolidasi para pengembang Jakarta untuk mendukung kemenangan Jokowi-Ahok, dan seterusnya.

Khusus pergantian Menpera Suharso Monoarfa kader senior PPP dengan Djan Faridz yang tidak jelas keanggotaannya di partai PPP, sempat menimbulkan protes keras dari kalangan kader senior. Tekad SBY untuk mengamankan kemenangan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta hanya dapat terwujud dengan penempatan Djan Faridz sebagai menpera yang akan bertugas khusus memobilisasi dukungan politik dan uang dari para pengembang nasional. Dengan segala cara akhirnya, kehendak SBY disetujui PPP. Disebutkan Rp60 miliar uang dari Djan Faridz berpindah ke kantong Ketum PPP Suryadarma Ali sebagai harga pembelian kursi menteri perumahan rakyat.  Entah mengapa kemudian, KPK atas instruksi SBY melakukan penyidikan terhadap diri Surya Darma Ali, dijadikan tersangka dan dibui 8 tahun penjara. Bisik-bisik istana menyebutkan rencana Djan Faridz merebut kursi ketua umum PPP menjadi motif utamanya.

SBY mempromosikan Mayjen Moeldoko, mantan Pangdam Siliwangi yang sudah disingkirkan ke Lemhanas pasca Kasus Operasi Sajadah, menjadi Wakasad, selanjutnya menjadi Kasad dan Panglima TNI. Mantan Spri Hendropriono ini mengamankan posisi Jokowi Ahok. SBY juga menempatkan paman Jokowi dari pihak Ayah: Irjen Pol Sutarman sebagai Kapolda Metro selanjutnya sebagai Kapolri.

Bantuan terbesar Presiden SBY terhadap Jokowi Ahok adalah memberi perlindungan hukum terhadap banyak kasus korupsi Jokowi – Ahok selama menjabat Walikota Surakarta dan Bupati Beltim serta ketika menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Tidak satu pun institusi hukum Indonesia berani usut kasus-kasus mereka.

Prabowo dan Partai Gerindra boleh saja mengklaim sebagai sponsor utama dan faktor dominan kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada 2012, namun tidak dapat dipungkiri peran besar SBY, meski untuk itu SBY harus mengkhianati partai dan kadernya sendiri di Pilkada Jakarta: Partai Demokrat adalah pengusung Cagub Fauzi Bowo dan Cawagub Nahrowy Ramly, di mana Ramly sendiri adalah ketua DPD Partai Demokrat Jakarta.

Pengulangan kembali kisah lama ini untuk mengingatkan kita semua pada fakta yang ada sehingga tidak keliru dalam menentukan sikap ke depan.

Menjelang Pilpres 2014, pada akhir Mei 2013 SBY berkunjung ke Amerika. Agenda resminya adalah menghadiri penyerahan penghargaan sebagai Negarawan “Tokoh Toleransi Beragama Dunia” dari sebuah Yayasan Yahudi New York.

Penyerahan penghargaan ini adalah kamuflase maksud dan tujuan kunjungan SBY ke Amerika, yaitu memenuhi undangan Obama yang disampaikan Scot Marceil Dubes AS di Jakarta pada awal Januari 2013.

Pertemuan SBY – Obama di Washington DC pada akhir Mei 2013 adalah terkait dengan mewujudkan agenda politik AS untuk menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI. Presiden SBY diminta membantu sepenuhnya.

Kesepakatan tercapai: SBY komit membantu penuh Jokowi jadi presiden RI, namun partai pengusungnya adalah PDIP dan minimal 1 partai islam. Saat itu SBY sudah dapat memastikan PKB akan menjadi partai koalisi pengusung Jokowi.

Masalah krusial hanya pada PDIP yang kemungkinan besar menolak permintaan SBY dan AS agar mengusung Jokowi sebagai capres 2014: Hasil Munas PDIP di Bali 2010 mengamanatkan Megawati sebagai capres 2014 dan perjanjian Mega-Prabowo di Batutulis, Bogor menyebutkan komitmen Megawati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014. 

SBY minta bantuan AS untuk menekan PDIP jika upayanya melalui Taufik Kemas gagal. Wapres Budiono bertemu dengan Taufik Kemas suami Megawati di Acara Peresmian Museum Bung Karno di Ende, NTT pada 1 Juni 2013, dua hari setelah kesepakatan SBY-Obama di DC. Budiono menyampaikan pesan dari SBY kepada Taufik Kemas. 

Pada 4 Juni 2013 Taufik Kemas kembali ke Jakarta usai mengikuti acara di Ende, NTT. Keesokan harinya, 5 Juni 2013 Taufik menyampaikan pesan SBY yang diterima melalui Budiono: PDIP harus segera mengusung Jokowi sebagai capres. Presiden SBY komit membantu dari balik layar dan pemerintah AS memberikan dukungan penuh mewujudkan kemenangan Jokowi di pilpres 2014.

Megawati menolak permintaan SBY – AS. Selang 2 hari kemudian TK mendadak sakit parah, dibawa ke RS Singapore dan meninggal pada 8 Juni 2013. PDIP mengalami kekalahan di banyak Pilkada termasuk di Bali. Gerakan pendongkelan Megawati dari ketua umum PDIP bergulir di seluruh Indonesia.

Semua ini tidak terlepas dari intervensi kekuatan Konspirasi Global dipimpin AS-China terhadap Indonesia.

Situasi dan kondisi politik 2011-2014 tidak tampak pada 2017-2018 pasca peralihan kekuasaan dari Demokrat ke Republik melalui kemenangan Trump atas Hillary Clinton 4 Nopember 2016.

Agenda utama AS – China menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 dan Jokowi Ahok sebagai Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024, selanjutnya Ahok sebagai presiden RI 2024-2034 semakin sulit diwujudkan pasca kekalahan Demokrat di Pilpres AS Nopember 2016.

Status Jokowi lebih merupakan proksi CSIS dan kelompok jenderal purnawirawan tertentu yang secara politik – historis adalah musuh politik Suharto. Absennya Ahok di pilpres 2019, menyebabkan dukungan China-Demokrat AS dan konglomerat tionghoa di luar kubu Wanandi bersaudara/CSIS terhadap Jokowi menyusut drastis. OTT suap Meikarta (Lippo) oleh KPK adalah salah satu upaya kubu Jokowi-CSIS-Jenderal Binaan Murtopo-Murdani untuk menarik dukungan James Riady dan konglomerat pendukung Ahok untuk mendukung Jokowi.

Manuver KPK terhadap James Riady, memberi sinyal kuat bahwa target berikutnya bisa siapa saja di antara konglomerat pendukung Ahok yang tidak mendukung kemenangan Jokowi. Di sisi lain, manuver KPK ini refleksi kepanikan kubu Jokowi.

Kekuatan pendukung Jokowi sebagaimana diuraikan singkat di atas, sekarang relatif sudah tidak ada lagi. Kekuatan pendukung Jokowi menyusut hingga tinggal 10% dari sebelumnya (2010-2014). Oleh sebab itu, prediksi bahwa Prabowo akan memenangkan pilpres 2019 dengan selisih suara yang besar sangat mungkin terwujud.

Namun, perkembangan terakhir menunjukkan gejala cukup mengkhawatirkan, momentum emas kemenangan Prabowo akan dapat saja kembali hilang. Kemenangan yang sudah di tangan lepas. Bukan semata-mata karena kehebatan pihak lawan , namun lebih merupakan kelengahan dan kelemahan dari timses Prabowo – Sandiaga sendiri. Jika hal ini terjadi, sungguh disesalkan karena tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kembali terperosok ke lubang yang sama.

Kerugian terbesar bukan terhadap Prabowo atau Partai Gerindra, melainkan pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Suatu hal yang rakyat semua tidak menginginkannya. Rakyat, bangsa dan negara Indonesia dipastikan akan semakin hancur selama 5 tahun ke depan.

Prioritas Prabowo – Sandiaga

Waktu tersisa tinggal lima bulan lagi. Prabowo Sandi sebaiknya mempertimbangkan pengembangan timses sedemikian rupa hingga mencakup seluruh tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ideal untuk memenangkan sebuah Pilpres.

Tupoksi tambahan itu meliputi:

Pengamanan terhadap independensi KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kejaksaan, Polri, TNI dan seterusnya.

Harus ada sebuah tim yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan netralitas KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kejaksaan, Polri dan TNI.

Pada 2014 lalu, para komisioner KPU tersandera oleh banyak kasus akibat menerima suap dari para kontraktor rekanan KPU pemenang lelang pengadaan KPU. Juga penyanderaan tambahan terhadap Ketua KPU dengan ancaman penetapan status tersangka oleh Kejari Padang terhadap Endang istri Husni Kamil Manik Ketua KPU.

Pengakuan almarhum Husni kepada para kerabat sebelum kematiannya, mengenai penyanderaan para komisioner KPU dan lain-lain, saat itu tidak bisa dilontarkan ke publik karena begitu kuatnya pengendalian dan kooptasi kubu Jokowi terhadap media mainstream dan medsos. Pengungkapan itu juga tidak akan diproses hukum karena rezim SBY komit mencegah semua proses hukum yang dapat menghalangi kemenangan Jokowi JK.

Sekarang situasinya berbeda dengan 2014 lalu. Media tidak lagi 100% dikendalikan kubu lawan. Artinya, segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh KPU seharusnya dapat kita cegah. Prioritas utama adalah penetapan DPT 2019. Prabowo harus mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencegah penambahan 31,97 juta pemilih baru yang diragukan keabsahannya ke dalam DPT 2019.

Penetapan DPT adalah kewenangan KPU berdasarkan UU No.7/2017. Apakah timses sudah melakukan upaya maksimal memberi penguatan dan dukungan kepada KPU agar dapat menepis intervensi pemerintah dan menetapkan DPT sesuai UU?

Apakah sudah ada dari timses yang mengawal dan menjaga KPU agar tetap independen, tidak terjerat kasus hukum khususnya dalam berbagai proyek pengadaan di KPU?

Apakah sudah ada dari timses yang memonitor dan mengawasi perilaku komisioner/pejabat KPU guna memastikan tidak terjadinya kolusi dengan kubu lawan? Dan seterusnya.

Di samping DPT nasional yang harus dipertahankan seakurat mungkin, permasalahan DPT Papua juga sangat mengganggu. Jumlah warga Indonesia di Papua hanya 3,3 juta jiwa dengan jumlah pemilih 1,8 juta jiwa, KPU Papua telah menetapkan DPT Papua 2019 sebanyak 3,5 juta atau lebih 200% dari jumlah yang seharusnya.

Urgensi kehadiran timses dengan tupoksi menjaga independensi KPU harus menjadi concern Bapak Prabowo-Hashim. Urgensi kehadiran timses dengan tupoksi sama terhadap KPK, Bawaslu, MK, Polri dan Kejaksaan juga harus jadi perhatian.

Pada 2013-2014 lalu, 8 hakim MK tersandera kasus hukum. Penyidikan kasus suap Ketua MK Akil Muhtar oleh KPK, menemukan bukti yang cukup untuk menjerat 8 hakim MK lain turut menjadi tersangka suap. Namun, seperti diketahui bersama, faktanya adalah 8 hakim MK saat itu tidak dilibatkan dan tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Mereka, 8 hakim MK menjadi sandera KPK dan dipaksa untuk menuruti perintah KPK yaitu memastikan penolakan gugatan paslon pilpres Prabowo-Hatta terhadap kecurangan pilpres 2014.

Modus penyanderaan hakim MK oleh KPK seperti ini harus dipastikan tidak terjadi lagi sekarang pada Pilpres 2019.

Juga harus dipastikan, tidak ada penyanderaan para Kepala Daerah, Komisoner KPU, Kapolri, Bawaslu, tokoh-tokoh kunci di timses PS dll oleh KPK.

Jangan sampai terulang penyanderaan Zulkifli Hasan Bendahara Timses Prabowo Hatta 2014 dan beberapa tokoh kunci timses lalu oleh KPK melalui berbagai kasus korupsi: alih fungsi lahan hutan dll.

Harus ada dari timses yang memastikan KPK independen dalam semua penanganan kasus hukum. Memastikan kasus hukum yang ditangani KPK tidak terkait kepentingan memenangkan petahana. Hal yang sama diterapkan pada Polri dan Kejaksaan.

Untuk memastikan kemenangan Prabowo, kehadiran timses yang khusus menjaga independensi lembaga negara dan pemerintah yang terkait dengan pemenangan pilpres harus direalisasikan secepatnya.

Kasus Ratna adalah contoh kelemahan mendasar timses yang ada sekarang dan ketidakmampuan dalam mengelola sebuah isu. Saya bersyukur banyak pihak di luar timses yang bersedia terlibat untuk membantu membalikkan keadaan.

Prabowo sangat terbantu gerak cepat pendukungnya yang berada di luar timses untuk mengatasi dampak kasus Ratna yang sangat destruktif. Menghancurkan moral pendukung Prabowo. Oleh sebab itu, seluruh jaringan non timses secara cepat dan serempak tanpa diminta turut membantu mengubah opini publik terkait kasus Ratna.

Prabowo seharusnya pasti sudah menyadari kekuatan dahsyat jutaan pendukungnya yang aktif di luar timses, mereka bekerja tanpa pamrih. Semata-mata karena keikhlasan, ketulusan dan kecintaan kepada Prabowo. Ini adalah aset luar biasa, namun sayangnya tidak dikelola dengan baik. Ibarat tanaman, jika tidak dirawat dengan baik, kemungkinan besar mati atau layu. Tidak melihat ada usaha yang signifikan dari Prabowo dan timsesnya untuk merawat jutaan rakyat Indonesia yang setia, cinta, tulus dan ikhlas berjuang bersama Prabowo.

Prabowo sebaiknya sering diingatkan untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi, pujian dan sejenisnya kepada puluhan juta bahkan lebih seratus juta rakyat Indonesia yang telah bersama beliau selama ini. Apresiasi itu harus disampaikan secara terbuka dalam setiap kesempatan bicara di depan publik. Ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana memaintain pendukung.

Pada pertarungan pilpres, kandidat butuh semua orang, secara ekstrem dapat diibaratkan timses ideal itu berjumlah 160-190 juta orang. Semua rakyat pemilih.

Ini memang hanya metafora untuk menggambarkan bahwa sebagai capres, Bapak Prabowo butuh dukungan semua orang. Satu musuh terlalu banyak. 100 juta teman belum cukup memastikan Prabowo menjadi Presiden RI 2019-2024. Kanalisasi untuk menampung semua pendukung harus dilakukan.

Untuk timses inti, sebaiknya dibentuk secara khusus tim Alfa hingga tim Zulu dengan tupoksi khusus masing-masing. Sebagai model, timses yang pernah dibentuk SBY pada pilpres 2004 dan 2009 dapat dijadikan contoh. Lebih banyak tim yang bergerak di belakang layar. Tim ini akan lebih efektif dalam mencapai target/tujuan. Di samping mencegah mereka dari sasaran kriminalisasi dan likuidasi kubu lawan.

Maknanya adalah keterlibatan dan partisipasi rakyat sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pilpres.

Negeri Para Durjana

Belum pernah terjadi di Indonesia begitu banyak pelanggaran hukum, korupsi hingga pelanggaran konstitusi dilakukan pemerintah, yang ironisnya semua dibiarkan saja oleh DPR. Entah karena takut jadi sasaran jeratan tersangka oleh KPK, atau jadi target peluru nyasar Senayan, atau mereka semua anggota DPR turut serta berlomba merebut bagian sebesar-besarnya kekayaan dan sumber daya negara untuk kepentingan pribadi dan memperkaya diri.

Terlalu banyak cacat moral, hukum, ekonomi dan politik terjadi selama pemerintahan Jokowi 2014-2019 sehingga kinerja jeblok, korupsi, pelanggaran hukum, penyimpangan, penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, fitnah, penindasan, kriminalisasi, kebohongan dan seterusnya yang dilakukan oknum pemerintah dan aparat, tidak lagi dianggap sebagai sebuah aib atau suatu hal yang memalukan.

Tiba-tiba kita menjadi asing di negara sendiri. Tidak percaya bahwa kita sedang berada di sebuah negara bernama Indonesia, di mana kita sebagai rakyat hidup dan mati di tanah negeri ini. Luar biasa Jokowi menjadikan negeri ini tercabut dari akarnya, merosot moralnya, kacau kehidupan bangsa, terpecah belah rakyatnya, porak poranda hukum dan keadilannya. Tiba-tiba saja kita asing di negeri sendiri. Luar biasa Jokowi !

Dari satire klasik: “Setiap kematian adalah tragedi, ribuan kematian adalah statistik”, kita dapat menggubahnya sesuai dengan fenomena luar biasa yang terjadi pada bangsa Indonesia.

 “Satu bukti kegagalan Jokowi adalah tragedi, ratusan kegagalan Jokowi adalah statistik”.

Menjelang tujuh tahun Jokowi berada di episentrum bencana ipoleksosbudhankam, rakyat Indonesia belum semua tersadarkan dengan realita di depan mata.

Sebagian dari masyarakat Indonesia – dengan dasar pemikiran dan pertimbangan sendiri, dapat mengakomodasi, menolerir bahkan mendukung pemerintah semacam ini. Ada yang menyebut mereka sebagai kelompok minoritas radikal, ada mengklaim diri sebagai kelompok liberal, banyak yang menuding mereka tak lebih dari para chauvinist, yang melihat penerintahan Jokowi sebagai kesempatan emas mereka untuk berada di atas kelompok masyarakat yang lain, khususnya di atas mayoritas Islam dan pribumi.

Bagi mereka apa pun yang terjadi, bagaimana pun buruknya integritas dan kinerja Jokowi Ahok, mereka akan tetap mendukung habis-habisan.  Pertimbangan akal sehat dan moral tidak berlaku untuk sosok ikon mereka.

Selalu ada banyak muncul pihak dan golongan oportunis, mengeruk keuntungan di tengah penderitaan dan kesusahan dialami saudara sebangsanya sendiri: mayoritas Islam dan pribumi Indonesia. Divide et Impera & Lesser Evil Pecah belah dan kuasai. Konsolidasi kelompok minoritas, tumbuhkan motif dan oportunity untuk kembali menjadi bagian elit bangsa/negara seperti pada awal masa ORBA hingga tahun 1990. Pecah belah umat Islam, tawarkan kesepakatan yang sulit ditolak kepada anasir Islam oportunis. Strategi ini diterapkan secara simultan dengan doktrin ‘Lesser Evil’ ala Pater Beek, yang terbukti sukses dan efektif membenturkan pemerintah/negara dengan mayoritas Islam Indonesia.

Tidak ada beda era Jokowi selama hampir lima tahun terakhir ini dengan era Suharto 1967-1988 di mana Ali Murtopo, Daud Joesoef, Moerdani CSIS sebagai otak intelektualnya: menggeser secara bertahap posisi umat Islam Indonesia, dari pemilik negara Indonesia yang sah, menjadi musuh negara yang harus ditumpas. Berdasarkan perspektif ini, maka adalah sebuah kekeliruan jika kita menilai Jokowi telah gagal total.

Sebaliknya, semua kekacauan sosial politik, kerusakan hukum dan keadilan, kemerosotan ekonomi dan moral bangsa, adalah prestasi luar biasa kinerja Jokowi. Pemerintah Jokowi katalisator bagi terwujudnya hegemoni kelompok tertentu atas mayoritas Islam dan pribumi di Indonesia. Jokowi adalah akselarator penguasaan sumber daya dan kekayaan negara ke tangan kelompok tertentu yang terafiliasi dengannya.

Jokowi adalah operator luar biasa yang menjalankan agenda politik kelompoknya. Sebagai presiden, Jokowi diberi kekuasan dan kewenangan oleh konstitusi untuk berbuat apa saja di bawah koridor hukum. Namun, dalam melaksanakan tuga dan kewajibannya sebagai presiden, rakyat Indonesia menjadi saksi dan korban dari begitu banyak pelanggaran dan penyimpangan. Politik Divide et Impera dan Doktrin Lesser Evil terbukti efektif mengukuhkan Jokowi sebagai penguasa tanpa pengawasan dan teguran dari DPR, DPD dan MPR.

Semua lembaga negara telah dikooptasi oleh KPK-lembaga negara pemberantas korupsi yang sudah ditunggangi Jokowi-CSIS-Kubu Jenderal Binaan Murtopo/Murdani dan dijadikan sebagai alat penyandera, penekan dan penumpas semua pihak yang tidak sejalan dengan agenda politik mereka. Kegagalan Jokowi di mata rakyat adalah keberhasilan Jokowi di mata pendukung dan kelompok tertentu.

Sejak awal kemunculannya, Jokowi-Ahok telah menggunakan tirani opini sebagai senjata. Opini publik hasil rekayasa Jokowi cs yang disebarluaskan oleh mayoritas jaringan media nasional, didukung penuh aparat dan oknum petinggi Polri dan TNI. Maka lahirlah era kebodohan di Indonesia. Hiduplah kebohongan dan kemunafikan. Hancurlah hukum dan keadilan. Bangsa Indonesia berada di ambang tirani total minoritas atas mayoritas Islam dan pribumi.

Segala keributan sosial, gaduh di antara masyarakat, manuver oknum polisi, ormas Banser, oknum tionghoa sampai pembacokan oleh orang gila yang kerap terjadi selama 4 tahun belakangan ini juga ditengarai banyak pihak sengaja diciptakan untuk menimbulkan keresahan rakyat, mengalihkan perhatian dari praktek korupsi yang akan, sedang dan telah terjadi.

Keributan sosial diperlukan rezim ini agar mereka bisa korupsi dan melanggar hukum dengan tenang. Sedikitnya tercatat sekitar 20 temuan hasil pemeriksaan BPK yang menimbulkan kerugian negara sangat besar namun luput dari perhatian rakyat karena teralih oleh segala macam keributan yang diciptakan oleh rezim Jokowi, di antaranya:

1.     Penggunaan uang APBN sebesar Rp5,22 triliun untuk belanja subsidi listrik yang tidak dialokasikan atau dianggarkan sebelumnya dalam APBN dan APBN P 2017. Dengan kata lain, ada perampokan uang negara sebesar Rp5,22 triliun oleh oknum berkedok pemerintah.
2.     Kolusi Menteri Kominfo dengan perusahaan penyelenggara dan pengguna hak frekuensi penyiaran sehingga kewajiban para perusahaan penyiaran dan telekomunikasi sebesar Rp2,1 triliun yang sudah sejak tahun 2016 menunggak, dengan sengaja tidak dilakukan tagihannya oleh Kementerian Kominfo.
3.     Penggunaan dana Public Service Obligation (PSO) – Universal Service Obligation (USO) pada BP3TI Kementerian Kominfo sebesar lebih Rp9 triliun untuk pembiayaan Proyek Palapa Ring, sangat kental unsur KKN karena proyek-proyek tersebut dikerjakan oleh beberapa perusahaan yang merupakan anak satu perusahaan induk (Moratelindo) tidak melalui tender/lelang melainkan penunjukan langsung.
4.     Proyek Pembangunan Bandara Baru Kulon Progo dengan total nilai proyek Rp10 triliun, pada pelaksanaan pembebasan lahan terindikasi mark up sehingga merugikan negara sedikitnya Rp1,7 triliun dari Kas BUMN PT Angkasa Pura I (Persero). Pelaksanaan konstruksi Bandara baru Kulon Progo dipastikan KKN karena dalam lelang pertama dan lelang ulang, memenangkan BUMN PT Pembangunan Perumahan (Persero) yang sama sekali tidak memenuhi persyaratan teknis berdasarkan dokumen lelang.
5.     Belum termasuk kolusi dan korupsi di Bank BNI pada pemberian kredit untuk perusahaan telekomunikasi swasta sebesar Rp1,7 triliun yang tidak disertai collateral atau agunan kredit memadai. Di Bank BNI sendiri terdapat total lebih Rp 6 triliun kredit bermasalah/macet akibat KKN.

Sedikitnya lebih Rp54 triliun kekayaan negara jadi bancakan para koruptor berseragam pamong praja dan aparat. Semua korupsi ini hanya dapat dilakukan dengan tenang, aman dan sejahtera bila perhatian rakyat dari hari ke hari hingga pilpres mendatang disibukkan dengan keonaran yang diciptakan rezim dan antek-anteknya.

Belum termasuk penggelapan barang bukti narkoba sitaan lebih satu ton dari operasi pemberantasan penyelundupan oleh oknum yang bernilai lebih Rp 3 triliun.


Suara Rakyat Suara Tuhan
Meningkatnya kesadaran rakyat terhadap jati diri dan posisi rezim Jokowi yang tidak bersahabat dan menjadi penindas mayoritas Islam-Pribumi, menimbulkan optimisme terwujudnya pergantian kekuasaan melalui pemilu-pilpres 2019 mendatang. Sampai akhir September 2018 sangat kuat keyakinan publik bahwa Prabowo – Sandiaga dan timsesnya akan dapat memantapkan dan meningkatkan dukungan rakyat untuk memenangkan pemilu 2019.

Survey di beberapa kota di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Keinginan yang kuat untuk perubahan, kecuali di Kalimantan, Bali dan NTT yang meski mayoritas warga ingin perubahan namun keinginan tersebut belum cukup kuat untuk memastikan kemenangan Prabowo.

Begitu kencang angin perubahan, sehingga banyak kalangan memperkirakan Prabowo pasti menang. “Hanya kelengahan yang dapat menggagalkan Prabowo”. Keyakinan kuat atas kemenangan Prabowo di antaranya didasarkan pada: Perubahan konstelasi global, diawali dengan kemenangan Trump atas Clinton pada Nopember 2016 lalu. Praktis sejak 2017, kebijakan Amerika Serikat berubah total. Tidak ada lagi adikuasa China, AS dan sekutu-sekutunya yang memaksakan kehendak mereka seperti 2014 lalu: Jokowi harus menang.

China adalah sekutu erat AS di bawah pemerintahan Obama dan Clinton (Partai Demokrat), berubah menjadi “musuh besar” AS di bawah Trump, setidaknya musuh AS dalam perang dagang dan konflik Laut China Selatan. Selama 16 tahun (masa Clinton dan Obama) China menikmati konsesi politik dan ekonomi AS khususnya dalam bentuk dukungan AS terhadap agenda dan kepentingan Global China, termasuk kepentingan China di Indonesia.


Kilas Balik 2010-2014
Pada 2008-2016 China – AS bersama seluruh sekutunya adalah pendukung terkuat Jokowi-Ahok. Singkatnya dapat disimpulkan bahwa kekuatan dunia internasional berada di belakang Jokowi-Ahok. Vatikan, Santamaria Network, Komunis internasional, China Diaspora Internasional dan lain-lain, berada satu barisan pendukung Jokowi-Ahok. Wajar jika Jokowi-Ahok dijuluki unstoppable sepanjang 2011-2016.

Namun meski demikian, sebagaimana diketahui bersama pada pilpres 2014 lalu Prabowo memperoleh dukungan rakyat sangat besar. Berdasarkan data dimiliki Prabowo – Hatta adalah pemenang pilpres yang sebenarnya dengan perolehan suara 53%. Sejak 2011 hingga menjelang pengumuman pemenang pilpres 21 Juli 2014, tekanan luar biasa ditujukan kepada Presiden SBY dan pemerintahannya dari luar dan dalam negeri guna memastikan Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres 2014.

Mantan Presiden Bill Clinton secara khusus menyempatkan diri mengunjungi Presiden SBY pada dini hari tanggal 21 Juli 2014 bertepatan dengan pengumuman pemenang pilpres 2014 oleh KPU. Senator dan Congressman AS secara khusus temui SBY sebelum pelantikan presiden baru. Bahkan SBY harus ke Washington DC temui Obama guna melaporkan tugas dan tanggung jawabnya mengantarkan Jokowi sebagai presiden RI sudah ditunaikan dengan baik.

Sikap Presiden SBY yang diam-diam membantu kemenangan Jokowi-Ahok pada pilkada Jakarta 2012 dilatarbelakangi ancaman dan tekanan luar biasa: di awali dengan pemberitaan di media terkemuka Australia ‘The Age’ dan ‘The Herald’ edisi 11 Maret 2011 berjudul “Wikileaks: SBY Abuse of Power” mengutip informasi yang sengaja dibocorkan kedubes AS di Jakarta guna memberi sinyal tekanan kepada SBY. Dilanjutkan dengan pemberitaan serupa di sejumlah media asing.

Di depan publik Presiden SBY protes keras kepada Dubes dan Pemerintah AS, di belakang SBY terpaksa melakukan kesepakatan rahasia dengan AS untuk mempertahankan kekuasaannya yang sedang terancam. SBY terpaksa menuruti kehendak AS dengan membantu kemenangan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta 2012. Pasca insiden ‘The Age’ itu, Presiden SBY membuat berbagai keputusan strategis guna membantu kemenangan Jokowi Ahok: Resuffle Kabinet di antaranya mengganti Menpera Suharso Monoarfa dengan Djan Faridz, selanjutnya Faridz mengonsolidasi para pengembang Jakarta untuk mendukung kemenangan Jokowi-Ahok, dan seterusnya.

Khusus pergantian Menpera Suharso Monoarfa kader senior PPP dengan Djan Faridz yang tidak jelas keanggotaannya di partai PPP, sempat menimbulkan protes keras dari kalangan kader senior. Tekad SBY untuk mengamankan kemenangan Jokowi Ahok di Pilkada Jakarta hanya dapat terwujud dengan penempatan Djan Faridz sebagai menpera yang akan bertugas khusus memobilisasi dukungan politik dan uang dari para pengembang nasional. Dengan segala cara akhirnya, kehendak SBY disetujui PPP. Disebutkan Rp60 miliar uang dari Djan Faridz berpindah ke Suryadarma Ali sebagai 'harga pembelian'kursi menteri perumahan rakyat.

SBY mempromosikan Mayjen Moeldoko, mantan Pangdam Siliwangi yang sudah disingkirkan ke Lemhanas pasca Kasus Operasi Sajadah, menjadi Wakasad, selanjutnya menjadi Kasad dan Panglima TNI. Mantan Spri Hendropriono ini mengamankan posisi Jokowi Ahok. SBY juga menempatkan paman Jokowi dari pihak Ayah: Irjen Pol Sutarman sebagai Kapolda Metro selanjutnya sebagai Kapolri.

Bantuan terbesar Presiden SBY terhadap Jokowi Ahok adalah memberi perlindungan hukum terhadap banyak kasus korupsi Jokowi – Ahok selama menjabat Walikota Surakarta dan Bupati Beltim serta ketika menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta. Tidak satu pun institusi hukum Indonesia berani usut kasus-kasus mereka.

Prabowo dan Partai Gerindra boleh saja mengklaim sebagai sponsor utama dan faktor dominan kemenangan Jokowi-Ahok di Pilkada 2012, namun tidak dapat dipungkiri peran besar SBY, meski untuk itu SBY harus mengkhianati partai dan kadernya sendiri di Pilkada Jakarta: Partai Demokrat adalah pengusung Cagub Fauzi Bowo dan Cawagub Nahrowy Ramly, di mana Ramly sendiri adalah ketua DPD Partai Demokrat Jakarta. Pengulangan kembali kisah lama ini untuk mengingatkan kita semua pada fakta yang ada sehingga tidak keliru dalam menentukan sikap ke depan.

Menjelang Pilpres 2014, pada akhir Mei 2013 SBY berkunjung ke Amerika. Agenda resminya adalah menghadiri penyerahan penghargaan sebagai Negarawan “Tokoh Toleransi Beragama Dunia” dari sebuah Yayasan Yahudi New York. Penyerahan penghargaan ini adalah kamuflase maksud dan tujuan kunjungan SBY ke Amerika, yaitu memenuhi undangan Obama yang disampaikan Scot Marceil Dubes AS di Jakarta pada awal Januari 2013.

Pertemuan SBY – Obama di Washington DC pada akhir Mei 2013 adalah terkait dengan mewujudkan agenda politik AS untuk menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI. Presiden SBY diminta membantu sepenuhnya. Kesepakatan tercapai: SBY komit membantu penuh Jokowi jadi presiden RI, namun partai pengusungnya adalah PDIP dan minimal 1 partai islam.

Saat itu SBY sudah dapat memastikan PKB akan menjadi partai koalisi pengusung Jokowi. Masalah krusial hanya pada PDIP yang kemungkinan besar menolak permintaan SBY dan AS agar mengusung Jokowi sebagai capres 2014: Hasil Munas PDIP di Bali 2010 mengamanatkan Megawati sebagai capres 2014 dan perjanjian Mega-Prabowo di Batutulis, Bogor menyebutkan komitmen Megawati akan mendukung Prabowo pada Pilpres 2014.

SBY minta bantuan AS untuk menekan PDIP jika upayanya melalui Taufik Kemas gagal. Wapres Budiono bertemu dengan Taufik Kemas suami Megawati di Acara Peresmian Museum Bung Karno di Ende, NTT pada 1 Juni 2013, dua hari setelah kesepakatan SBY-Obama di DC. Budiono menyampaikan pesan dari SBY kepada Taufik Kemas. Pada 4 Juni 2013 Taufik Kemas kembali ke Jakarta usai mengikuti acara di Ende, NTT. Keesokan harinya, 5 Juni 2013 Taufik menyampaikan pesan SBY yang diterima melalui Budiono: PDIP harus segera mengusung Jokowi sebagai capres. Presiden SBY komit membantu dari balik layar dan pemerintah AS memberikan dukungan penuh mewujudkan kemenangan Jokowi di pilpres 2014.

Megawati menolak permintaan SBY – AS. Selang 2 hari kemudian TK mendadak sakit parah, dibawa ke RS Singapore dan meninggal pada 8 Juni 2013. PDIP mengalami kekalahan di banyak Pilkada termasuk di Bali. Gerakan pendongkelan Megawati dari ketua umum PDIP bergulir di seluruh Indonesia. Semua ini tidak terlepas dari intervensi kekuatan Konspirasi Global dipimpin AS-China terhadap Indonesia.

Situasi dan kondisi politik 2011-2014 tidak tampak pada 2017-2018 pasca peralihan kekuasaan dari Demokrat ke Republik melalui kemenangan Trump atas Hillary Clinton 4 Nopember 2016. Agenda utama AS – China menempatkan Jokowi sebagai Presiden RI 2014-2019 dan Jokowi Ahok sebagai Presiden – Wakil Presiden RI 2019-2024, selanjutnya Ahok sebagai presiden RI 2024-2034 semakin sulit diwujudkan pasca kekalahan Demokrat di Pilpres AS Nopember 2016.

Status Jokowi lebih merupakan proksi CSIS dan kelompok jenderal purnawirawan tertentu yang secara politik – historis adalah musuh politik Suharto. Absennya Ahok di pilpres 2019, menyebabkan dukungan China-Demokrat AS dan konglomerat tionghoa di luar kubu Wanandi bersaudara/CSIS terhadap Jokowi menyusut drastis. OTT suap Meikarta (Lippo) oleh KPK adalah salah satu upaya kubu Jokowi-CSIS-Jenderal Binaan Murtopo-Murdani untuk menarik dukungan James Riady dan konglomerat pendukung Ahok untuk mendukung Jokowi. Manuver KPK terhadap James Riady, memberi sinyal kuat bahwa target berikutnya bisa siapa saja di antara konglomerat pendukung Ahok yang tidak mendukung kemenangan Jokowi.

Di sisi lain, manuver KPK ini refleksi kepanikan kubu Jokowi. Kekuatan pendukung Jokowi sebagaimana diuraikan singkat di atas, sekarang relatif sudah tidak ada lagi. Kekuatan pendukung Jokowi menyusut hingga tinggal 10% dari sebelumnya (2010-2014). Oleh sebab itu, prediksi bahwa Prabowo akan memenangkan pilpres 2019 dengan selisih suara yang besar sangat mungkin terwujud.

Namun, perkembangan terakhir menunjukkan gejala cukup mengkhawatirkan, momentum emas kemenangan Prabowo akan dapat saja kembali hilang. Kemenangan yang sudah di tangan lepas. Bukan semata-mata karena kehebatan pihak lawan , namun lebih merupakan kelengahan dan kelemahan dari timses Prabowo – Sandiaga sendiri. Jika hal ini terjadi, sungguh disesalkan karena tidak belajar dari kesalahan masa lalu. Kembali terperosok ke lubang yang sama. Kerugian terbesar bukan terhadap Prabowo atau Partai Gerindra, melainkan pada rakyat, bangsa dan negara Indonesia. Suatu hal yang rakyat semua tidak menginginkannya. Rakyat, bangsa dan negara Indonesia dipastikan akan semakin hancur selama 5 tahun ke depan.

Prioritas Prabowo – Sandiaga Waktu tersisa tinggal lima bulan lagi. Prabowo Sandi sebaiknya mempertimbangkan pengembangan timses sedemikian rupa hingga mencakup seluruh tupoksi (tugas pokok dan fungsi) ideal untuk memenangkan sebuah Pilpres. Tupoksi tambahan itu meliputi: Pengamanan terhadap independensi KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kejaksaan, Polri, TNI dan seterusnya. Harus ada sebuah tim yang bertugas dan bertanggungjawab untuk memastikan netralitas KPU, Bawaslu, KPK, MK, Kejaksaan, Polri dan TNI. Pada 2014 lalu, para komisioner KPU tersandera oleh banyak kasus akibat menerima suap dari para kontraktor rekanan KPU pemenang lelang pengadaan KPU.

Juga penyanderaan tambahan terhadap Ketua KPU dengan ancaman penetapan status tersangka oleh Kejari Padang terhadap Endang istri Husni Kamil Manik Ketua KPU. Pengakuan almarhum Husni kepada para kerabat sebelum kematiannya, mengenai penyanderaan para komisioner KPU dan lain-lain, saat itu tidak bisa dilontarkan ke publik karena begitu kuatnya pengendalian dan kooptasi kubu Jokowi terhadap media mainstream dan medsos.

Pengungkapan itu juga tidak akan diproses hukum karena rezim SBY komit mencegah semua proses hukum yang dapat menghalangi kemenangan Jokowi JK. Sekarang situasinya berbeda dengan 2014 lalu. Media tidak lagi 100% dikendalikan kubu lawan. Artinya, segala bentuk penyimpangan dan pelanggaran hukum oleh KPU seharusnya dapat kita cegah.

Prioritas utama adalah penetapan DPT 2019. Prabowo harus mengerahkan seluruh sumber daya yang diperlukan untuk mencegah penambahan 31,97 juta pemilih baru yang diragukan keabsahannya ke dalam DPT 2019. Penetapan DPT adalah kewenangan KPU berdasarkan UU No.7/2017.

Apakah timses sudah melakukan upaya maksimal memberi penguatan dan dukungan kepada KPU agar dapat menepis intervensi pemerintah dan menetapkan DPT sesuai UU?

Apakah sudah ada dari timses yang mengawal dan menjaga KPU agar tetap independen, tidak terjerat kasus hukum khususnya dalam berbagai proyek pengadaan di KPU?

Apakah sudah ada dari timses yang memonitor dan mengawasi perilaku komisioner/pejabat KPU guna memastikan tidak terjadinya kolusi dengan kubu lawan? Dan seterusnya.

Di samping DPT nasional yang harus dipertahankan seakurat mungkin, permasalahan DPT Papua juga sangat mengganggu.

Jumlah warga Indonesia di Papua hanya 3,3 juta jiwa dengan jumlah pemilih 1,8 juta jiwa, KPU Papua telah menetapkan DPT Papua 2019 sebanyak 3,5 juta atau lebih 200% dari jumlah yang seharusnya. Urgensi kehadiran timses dengan tupoksi menjaga independensi KPU harus menjadi concern Prabowo-Hashim.

Urgensi kehadiran timses dengan tupoksi sama terhadap KPK, Bawaslu, MK, Polri dan Kejaksaan juga harus jadi perhatian. Pada 2013-2014 lalu, 8 hakim MK tersandera kasus hukum. Penyidikan kasus suap Ketua MK Akil Muhtar oleh KPK, menemukan bukti yang cukup untuk menjerat 8 hakim MK lain turut menjadi tersangka suap.

Namun, seperti diketahui bersama, faktanya adalah 8 hakim MK saat itu tidak dilibatkan dan tidak dijadikan tersangka oleh KPK. Mereka, 8 hakim MK menjadi sandera KPK dan dipaksa untuk menuruti perintah KPK yaitu memastikan penolakan gugatan paslon pilpres Prabowo-Hatta terhadap kecurangan pilpres 2014.

Modus penyanderaan hakim MK oleh KPK seperti ini harus dipastikan tidak terjadi lagi sekarang pada Pilpres 2019.

Juga harus dipastikan, tidak ada penyanderaan para Kepala Daerah, Komisoner KPU, Kapolri, Bawaslu, tokoh-tokoh kunci di timses PS dll oleh KPK. Jangan sampai terulang penyanderaan Zulkifli Hasan Bendahara Timses Prabowo Hatta 2014 dan beberapa tokoh kunci timses lalu oleh KPK melalui berbagai kasus korupsi: alih fungsi lahan hutan dll. Harus ada dari timses yang memastikan KPK independen dalam semua penanganan kasus hukum. Memastikan kasus hukum yang ditangani KPK tidak terkait kepentingan memenangkan petahana.

Hal yang sama diterapkan pada Polri dan Kejaksaan. Untuk memastikan kemenangan Prabowo, kehadiran timses yang khusus menjaga independensi lembaga negara dan pemerintah yang terkait dengan pemenangan pilpres harus direalisasikan secepatnya. Kasus Ratna adalah contoh kelemahan mendasar timses yang ada sekarang dan ketidakmampuan dalam mengelola sebuah isu.

Bersyukur banyak pihak di luar timses yang bersedia terlibat untuk membantu membalikkan keadaan. Prabowo sangat terbantu gerak cepat pendukungnya yang berada di luar timses untuk mengatasi dampak kasus Ratna yang sangat destruktif. Menghancurkan moral pendukung Prabowo. Oleh sebab itu, seluruh jaringan non timses secara cepat dan serempak tanpa diminta turut membantu mengubah opini publik terkait kasus Ratna.

Prabowo seharusnya pasti sudah menyadari kekuatan dahsyat jutaan pendukungnya yang aktif di luar timses, mereka bekerja tanpa pamrih. Semata-mata karena keikhlasan, ketulusan dan kecintaan kepada Prabowo. Ini adalah aset luar biasa, namun sayangnya tidak dikelola dengan baik.

Ibarat tanaman, jika tidak dirawat dengan baik, kemungkinan besar mati atau layu.

Tidak melihat ada usaha yang signifikan dari Prabowo dan timsesnya untuk merawat jutaan rakyat Indonesia yang setia, cinta, tulus dan ikhlas berjuang bersama Prabowo. Prabowo sebaiknya sering diingatkan untuk menyampaikan terima kasih, apresiasi, pujian dan sejenisnya kepada puluhan juta bahkan lebih seratus juta rakyat Indonesia yang telah bersama beliau selama ini.

Apresiasi itu harus disampaikan secara terbuka dalam setiap kesempatan bicara di depan publik. Ini adalah salah satu contoh terbaik bagaimana memaintain pendukung. Pada pertarungan pilpres, kandidat butuh semua orang, secara ekstrem dapat diibaratkan timses ideal itu berjumlah 160-190 juta orang. Semua rakyat pemilih. Ini memang hanya metafora untuk menggambarkan bahwa sebagai capres, Prabowo butuh dukungan semua orang.

Satu musuh terlalu banyak. 100 juta teman belum cukup memastikan Prabowo menjadi Presiden RI 2019-2024. Kanalisasi untuk menampung semua pendukung harus dilakukan. Untuk timses inti, sebaiknya dibentuk secara khusus tim Alfa hingga tim Zulu dengan tupoksi khusus masing-masing. Sebagai model, timses yang pernah dibentuk SBY pada pilpres 2004 dan 2009 dapat dijadikan contoh. Lebih banyak tim yang bergerak di belakang layar.

Tim ini akan lebih efektif dalam mencapai target/tujuan. Di samping mencegah mereka dari sasaran kriminalisasi dan likuidasi kubu lawan. Maknanya adalah keterlibatan dan partisipasi rakyat sebanyak-banyaknya untuk memenangkan pilpres.