OTT Meikarta: Kepanikan Jokowi Atau Serangan Balik SBY

Banyak pihak kaget ketika KPK mengaku telah menangkap beberapa petinggi Lippo Grup dan pejabat Kabupaten Bekasi melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK. 

Mereka yang ditangkap disebut terkait dugaan pemberian suap dari PT Meikarta anak usaha Lippo Grup milik konglomerat Mochtar - James Tjahja Riady kepada sejumlah Pejabat Kabupaten Bekasi untuk memuluskan pengurusan izin penggunaan lahan tanah seluas 870 hektar aset Pemkab Bupati oleh PT Meikarta, perusahaan properti Lippo Grup.

Kekagetan publik atas keberanian KPK menangkap tangan kanan James Riady adalah beralasan. James Tjahja Riady bukan konglomerat biasa. Hasil investigasi Kongres, Senat dan FBI Amerika Serikat pada awal tahun 2000 terkait pengusutan skandal Lippo (Lippogate) pada pemilihan presiden Amerika Serikat tahun 1996, menegaskan keterkaitan James Riady dengan China Millitary Intellegence (CMI) dan status James Riady sebagai agen intelijen senior China.

Hubungan sangat erat James Riady dengan petinggi Partai Demokrat AS, khususnya para tokoh Arkansas Connection, lebih khusus lagi dengan Bill dan Hillary Clinton - keduanya tokoh paling berpengaruh di AS, bahkan di atas pengaruh Presiden Obama (CNN 2012). 

Dengan dua adidaya dunia berada di tangan James Riady, plus perannya sebagai pencetus, inisiator dan motor dari konspirasi global yang menjadi pendukung dan pengantar utama Jokowi - Ahok menang di Pilkada Jakarta 2012 dan mendudukkan Jokowi sebagai Presiden RI, manuver KPK menangkap Billy Sindoro Direktur Operasi Lippo Grup menjadi pertanyaan besar: Ada apa gerangan?

Selain Billy Sindoro, Direktur Operasi Lippo Group, ikut ditangkap OTT KPK adalah Taryudi dan Fitra Djajaja Purnama selaku konsultan Lippo Group, serta Henry Jasmen pegawai Lippo Group.

Billy Sindoro pernah ditangkap KPK dan divonis bersalah oleh Pengadilan Tipikor atas dakwaan suap kepada Komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) beberapa tahun lalu. Adiknya, Eddy Sindoro dalam status buron sehubungan suap kepada hakim agung Mahkamah Agung. Dengan penangkapan ini sedikitnya tercatat tiga kali Lippo Grup melakukan pelanggaran hukum dengan modus penyuapan kepada penyelenggara negara. Namun, bukan ini yang membuat banyak kalangan kaget, melainkan keberanian KPK melakukan penangkapan petinggi Lippo Grup.

Komisioner KPK dan James Riady

Sudah jadi rahasia umum bahwa komisioner KPK periode 2015-2019 didominasi figur kepercayan Luhut Panjaitan dan Sutiyoso. Kedua tokoh terakhir disebutkan ini adalah sosok yang sangat erat hubungannya dengan James Riady, bos besar Lippo Grup.

Wakil Ketua KPK: Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang dapat disebut sebagai representasi kekuasaan Luhut dan Sutiyoso di KPK. Latar belakang dan pengakuan mereka sendiri di depan publik, termasuk pada saat fit and propert test, secara terbuka menyebut diri mereka sebagai orangnya Luhut, Sutiyoso dkk.

Luhut dan Sutiyoso dikenal punya hubungan sangat erat dengan James Riady sejak puluhan tahun lalu. Hubungan erat semakin kuat ketika mereka pada tahun 2007 sepakat berkolaborasi untuk mengusung duet Jokowi-Ahok sebagai proksi mereka yang akan ditempatkan sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia. Kolaborasi mereka ini salah satunya mencakup hegemoni dan pengendalian mereka atas KPK, yang kemudian terwujud melalui terpilihnya Basaria Panjaitan dan Saut Situmorang sebagai wakil ketua KPK periode 2015-2019.

Mencermati fakta tersebut di atas, maka tindakan KPK yang ‘berani’ menangkap petinggi Lippo Grup yang menyuap Pejabat-pejabat Pemkab Bekasi, menimbulkan beberapa dugaan dan analisa.

Dugaan dan analisa pertama adalah kemungkinan besar operasi tangkap tangan KPK terhadap petinggi Lippo dan Kabupaten Bekasi ini dilakukan oleh faksi KPK yang berseberangan dengan faksi Luhut – Sutiyoso.

Seperti sudah diketahui bersama bahwa di internal KPK terdapat banyak satuan tugas (satgas) penyidik yang terdiri dari sedikitnya empat faksi: Faksi pro penguasa sekarang (Jokowi-Luhut dan kawan-kawan), Faksi pro BG (mengacu kepada kelompok Budi Gunawan dan PDIP), Faksi pro rezim lama (SBY – Cikeas) dan Faksi Independen (Novel Basdewan dan kawan-kawan). Tentu saja penyebutan faksi-faksi satgas penyidik KPK ini terlalu sumir dan merupakan analisa semata.

Kita ketahui juga bahwa dalam melakukan OTT, masing-masing satgas penyidik KPK bersifat independen, dalam arti tidak ada kewajiban melaporkan dan meminta izin lebih dulu kepada pimpinan KPK (Dirdik, Deputi Penindakan dan Komisioner KPK) sebelum operasi dilakukan. Laporan dan permintaan izin kepada pimpinan KPK baru dilakukan setelah operasi OTT selesai dilaksanakan dan lebih bersifat imperatif bagi pimpinan KPK. Mau tidak mau pimpinan KPK segera menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) jika OTT ternyata berjalan sesuai dengan harapan dan berhasil menangkap pelaku suap atau korupsi.

Berdasarkan uraian di atas, maka wajar muncul dugaan dan analisa bahwa penangkapan petinggi Lippo Grup oleh penyidik KPK kemungkinan besar dilakukan oleh Satgas Penyidik KPK dari faksi non Luhut.

Dugaan dan Analisa Kedua 

Sebaliknya, juga mencuat dugaan dan analisa bahwa OTT terhadap Lippo Grup ini dilancarkan oleh Satgas Faksi Luhut dkk. Alasan yang mengemuka adalah untuk memastikan James Riady, China dan para Cukong di bawah koordinasi James Riady  kembali memberi dukungan kepada Capres Jokowi untuk dapat memenangkan pilpres 2019.

Sudah jadi pengetahuan umum peran besar James Riady dalam membantu kemenangan Jokowi di pilkada Jakarta 2012 dan pilpres 2014 lalu. Keterlibatan adidaya Amerika Serikat dan China lengkap dengan negara-negara sekutu dan komunis internasional (komintern) dalam membantu kemenangan Jokowi di Pilkada dan Pilpres sangat signifikan. Bahkan, sikap mendua Presiden SBY terhadap rencana penempatan presiden proksi pada pilpres 2014, dapat dipatahkan dan dipaksa untuk membantu sepenuhnya Jokowi pada Pilkada 2012 dan Pilpres 2014. Di bawah tekanan AS, SBY mengubah sikapnya menjadi membantu penuh Jokowi walau untuk itu SBY harus mengkhianati partainya sendiri, Fauzi Bowo – Nahrowy Ramli dan Prabowo – Hatta.

Dukungan besar terhadap Jokowi yang berasal dari James Riady inilah yang tidak lagi dimiliki Jokowi dalam menghadapi pilpres 2019. James Riady terkesan meninggalkan Jokowi dan cenderung beralih mendukung Prabowo-Sandi.  Tidak ada cara lain, kepanikan Jokowi, kubu Jenderal merah dan CSIS melihat kekalahan di depan mata, memaksa mereka menunggangi KPK dalam rangka meraih kembali dukungan James Riady.

Dugaan dan analisa ini didasarkan pada fakta menyusutnya dukungan China, James Riady, Partai Demokrat AS terhadap Jokowi pasca tenggelamnya peluang Ahok jadi cawapres Jokowi dan tampilnya KH Maruf Amin sebagai cawapres Jokowi.

Bagi James Riady, China dan Partai Demokrat AS, status Jokowi lebih merupakan proksi CSIS (kelompok elit Tionghoa Katolik pimpinan Wanandi bersaudara) ketimbang sebagai proksi bersama. Ditambah lagi, tampilnya Sandiaga Uno sebagai cawapres Prabowo, di mana Sandiuno dikenal sebagai proksi Edwin Suryadjaya (Ex Astra Grup), yang memungkinkan bagi James Riady dkk untuk bermain dua kaki dengan juga mendukung Sandiaga Uno. Edwin sendiri adalah ipar dari James Riady.

Dengan analisa tersebut di atas, maka tidak tertutup kemungkinan penangkapan petinggi Lippo Grup dimaksudkan untuk sekedar menyandera James Riady agar kembali total sepenuhnya mendukung kemenangan capres Jokowi di pilpres 2019.

Namun tidak tertutup juga kemungkinan, OTT KPK terhadap petinggi Lippo yang mengusik James Riady, datang dari mantan Presiden SBY, sebagai 'jawaban' SBY terhadap upaya kubu Jokowi melalui James Riady yang telah mempermalukan dan menekan SBY agar total mendukung kemenangan Jokowi, melalui pemberitaan fitnah media Hong kong Asia Sentinel melalui pemberitaan fitnahnya terhadap mantan Presiden SBY terkait korupsi Bank Century.

Fakta bahwa meski tidak menjabat presiden lagi, SBY masih mengendalikan KPK melalui kaki tangannya di lembaga anti rasuah itu, termasuk ketua KPK Agus Rahardjo.