Suko Sudarso Tersandung Saham Tambang dan Pemalsuan Akta

Tokoh aktivis senior Suko Sudarso (80 tahun) kembali tersandung masalah hukum. Persis seperti tahun 2021 lalu, kali ini Ketua Umum Aliran Kebatinan Sumarah itu dilaporkan kepada Polda Metro Jaya karena dugaan penggelapan saham perusahaan pertambangan dan pemalsuan akta autentik, yang merugikan korban sekitar Rp. 160 miliar. 

Dalam Laporan Pengaduan polisi bernomor LP/102/I/2022/SPKT Polda Metro Jaya tersebut tercantum nama Suko Sudarso dan putranya Wisnu Permadi sebagai terlapor dugaan pidana Pasal 372, 374 dan 266 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. 

Menurut Raden Nuh SH, advokat senior kuasa hukum korban, laporan polisi terpaksa dilakukan karena Suko Sudarso dan para pelaku termasuk putranya bernama Wisnu Permadi menampik kesediaan ahli waris Ir. Harsono, selaku korban untuk berdamai.

"Dari pihak ahli waris / korban, sebenarnya tidak ingin permasalahan ini sampai menyeret Suko Sudarso dan putranya Wisnu Permadi ke ranah pidana. Keluarga Ir. Harsono siap berdamai, akan tetapi sikap mengalah dan itikad baik dari klien kami malah ditanggapi negatif. Padahal, bukti-bukti tindak pidana yang ada lebih dari cukup bagi penyidik nantinya langsung meningkatkan status perkara menjadi penyidikan" ungkap Raden Nuh usai menyampaikan pengaduannya di Polda Metro Jaya, Senin lalu.

Raden Nuh menambahkan, pada tahun 2020 lalu Suko Sudarso dan putranya juga pernah dilaporkan keluarga Ir. Harsono terkait pemalsuan akta autentik. Perkara tersebut akhirnya dicabut oleh korban / ahli waris Ir. Harsono karena Suko dan putranya buru-buru mengakui kesalahan dan meminta maaf. Atas akta-akta perusahaan yang dipalsukan, semua sudah dibatalkan Suko dan Wisnu. 

Rudy Gunawan SH, salah satu advokat yang mendampingi Raden Nuh di Polda menjelaskan, dugaan pidana yang dilakukan terlapor (Suko Sudarso) dan kawan-kawan yang terakhir ini lebih berat dibanding sebelumnya.

"Tahun lalu (2020) hanya berkaitan dengan pemalsuan akta PT. Mulia Makmur Perkasa dan PT. Kolaka Mineral Resources saja. Yang terakhir ini, pemalsuan akta MMP dan KMR yang disertai penggelapan saham sebanyak 25 persen milik almarhum Ir. Harsono bernilai lebih Rp. 160 miliar," papa Rudy Gunawan sambil memperlihatkan bukti pemalsuan akta dan penggelapan saham. 

Lebih lanjut Rudi Gunawan menguraikan kronologis dugaan pidana Suko Sudarso dkk, sebagai berikut:

§  Ir. Harsono adalah pemilik sebanyak 63 lembar saham atau 25% saham dalam PT. Makmur Mulia Perkasa (total 250 lembar saham) berdasarkan Akta Perubahan Terakhir YANG SAH PT. Mulia Makmur Perkasa (MMP) No.  04 Tanggal 03 November 2017; Nomor SP Data Perseroan:  AHU-AH.01.03-0187204 Tanggal 03 November 2017;   Sisanya 187 lembar saham dimiliki PT. Iman Tatakerta Raharja.

§  Ir. Harsono juga Direktur satu-satunya pada PT. Mulia Makmur Perkasa.

§  Pada 12 April 2018 Ir. Harsono meninggal dunia.  Sepeninggalan Ir. Harsono, operasional PT. MMP berhenti total.

§  Pasca kematian Ir. Harsono, diterbitkan beberapa akta perubahan perseroan melalui Akta Pernyataan / Berita Acara RUPS yang seolaholah dihadiri oleh Ir. Harsono. Penerbitan akta palsu ini dilakukan oleh Wisnu Permadi / Suko Sudarso selaku komisaris satu-satunya di PT. MMP.

§  Penerbitan akta perubahaan yang palsu tersebut diketahui oleh ahli waris Ir. Harsono. Kemudian terhadap akta- akta palsu tersebut diterbitkan akta pembatalannya dan komposisi kepemilikan saham dikembalikan ke posisi semula sesuai Akta Perubahan Terakhir YANG SAH PT. Mulia Makmur Perkasa (MMP) No.  04 Tanggal 03 November 2017.

 

§  Pada tanggal 11 Februari 2021 bertempat di Marquee Meeting Room Lt. 28 Gedung Menara Karya Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1- 2 Jakarta Selatan telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. Mulia Makmur Perkasa (MMP) oleh Wisnu Permadi / Suko Sudarso. 

§  Ternyata dalam RUPSLB PT MMP sebagai pemegang saham yang diakui RUPSLB  adalah: 

§  PT. Iman Tatakerta Raharja   pemegang 187 lembar saham.

§  Haji Aris  pemegang 63 lembar saham.

§  Sebanyak 63 lembar Saham milik Ir. Harsono tidak diakui oleh Ketua Rapat dalam RUPSLB MMP. Agenda RUPSLB tanggal 11 Februari

§  2021 adalah Penjualan Saham / Pemindahan Hak Atas Saham MMP 

§  Atas  penyelenggaraan RUPSLB PT MMP  tanggal 11 Februari 2021 ahli waris Ir. Harsono melalui kuasanya menyatakan keberatan dan menganggap RUPSLB MMP adalah TIDAK SAH karena tidak berdasarkan akta terakhir yang sah (vide Poin 1 di atas).

§  RUPSLB MMP 11 Februari 2011 ternyata didasarkan kepada Akta PT. MMP No. 207 tanggal 30 Desember 2010 oleh Wisnu Permadi / Ketua Rapat RUPSLB.

§  Wisnu Permadi/ Ketua Rapat RUPSLB menanggapi keberatan ahli waris, dengan mengatakan bahwa Akta PT. Mulia Makmur Perkasa (MMP) No. 04 tanggal 03 November 2017 TELAH DILAKUKAN PEMBATALAN. 

§  Kuasa ahli waris Ir. Harsono membantah keterangan Ketua Rapat dam meminta kepada Ketua Rapat untuk menyerahkan BUKTI atas pembatalan akta dimaksud. 

§  Pada RUPSLB 11 Feb 2021 Ketua Rapat Wisnu Permadi berjanji segera menyerahkan BUKTI pembatalan akta perubahan terakhir MMP kepada ahli waris dan bersikeras tetap melangsungkan RUPSLB MMP hingga selesai meski tidak sah secara hukum.

§  Hingga hari ini Wisnu Permadi TIDAK memenuhi janji menyerahkan bukti pembatalan akta kepada ahli waris.

§  Kemudian ahli waris IR. Harsono mendapat informasi bahwa Akta Berita Acara RUPSLB MMP telah diterbitkan oleh Aden Dahri SH., Notaris di Kabupaten Bogor.

 

§  Ahli waris telah mempertanyakan mengenai keabsahan / legitimasi Akta Pernyataan /Berita Acara RUPSLB MMP  yang diterbitkan, akan tetapi pertanyaan dan keberatan Ahli waris tidak dijawab / tidak ditanggapi. Sebaliknya telepon diblokir oleh Wisnu Permadi dan Aden Dahri. 

 

§  Ahli waris Ir. Harsono, TIDAK menerima salinan Akta Pernyataan / Berita Acara RUPSLB MMP  tanggal 11 Februari 2021 dari Suko Sudarso dan Wisnu Permadi.

§  Telah terjadi dugaan tindak pidana penggelapan saham (Psl 372 jo 374 KUHP dan pemalsuan akta autentik (Pasal 263 jo 264 KUHP oleh para pelaku Wisnu Permadi, Suko Sudarso,   Haji Aris DKK.

 

§  Perbuatan para pelaku menimbulkan kerugian pada ahli waris Ir. Harsono akibat hilangnya 63 lembar saham atau 25% saham Ir. Harsono / hak ahli waris di MMP senilai Rp. 160 miliar.

§  Laporan Polisi Atas Nama Suko Sudarso pada tahun 2020 (dicabut oleh Pelapor karena Terlapor minta maaf dan batalkan akta yang dipalsukannya.

 

MENGENAL SWIFT DAN STANDARD S.W.I.F.T. PADA TRANSFER BANK ANTAR NEGARA

Pesan Swift 

Bank mengirimkan jutaan pesan per hari, banyak yang mengandung informasi yang sangat sensitif. Adalah penting bahwa mereka memiliki akses ke jaringan yang sangat handal, dan sangat aman di mana mereka dapat berkomunikasi tanpa takut pesan dicegat atau hilang. SWIFT menyediakan layanan itu kepada bank. Dikembangkan pada tahun 1973 oleh para bankir yang membutuhkan cara yang lebih aman dan dapat diandalkan untuk berkomunikasi satu sama lain, SWIFT kini telah tumbuh menjadi jaringan di seluruh dunia bank, dan merupakan metode standar komunikasi antar bank.

Apa itu SWIFT?

SWIFT adalah singkatan dari “Society for Worldwide Interbank Financial Telekomunikasi.” SWIFT jaringan lebih dari 8.300 bank, sekuritas, dan perusahaan yang berlokasi di lebih dari 208 negara. SWIFT memungkinkan untuk pertukaran jutaan pesan keuangan standar antara lembaga keuangan di seluruh dunia. SWIFT diciptakan pada tahun 1973 oleh para bankir yang membutuhkan sistem yang lebih efisien dan aman untuk komunikasi antar bank mengenai transfer dana dan surat berharga. Sebelum SWIFT, semua komunikasi antara bank dilakukan melalui telepon, kurir telex, atau surat. Sebelum adanya SWIFT pesan antar bank tidak berisi petunjuk dasar masa lalu dana transfer itu sendiri, namun SWIFT memungkinkan bank untuk melampirkan pesan dan kondisi untuk transfer dana. Masing-masing pesan SWIFT adalah suatu kondisi wire transfer.

Apa yang Lakukan SWIFT?

SWIFT menyediakan platform untuk bank, perusahaan dan lembaga keuangan lainnya untuk bertukar pesan, yang memungkinkan bank untuk bekerja sama dengan bank lain terletak di seberang jalan, dan di seluruh dunia. Standarisasi pesan tersebut memungkinkan kedua bank dan pelanggan mereka untuk menikmati kebijakan seragam dan praktik di berbagai bank. SWIFT bukan bank, dan tidak memegang uang atau mempertahankan rekening, itu hanya memfasilitasi komunikasi antar bank. SWIFT menyediakan bank dengan basis data terpusat yang memungkinkan Bank A untuk mengirim pesan ke Bank B aman, tanpa kerentanan yang melekat dalam menggunakan email, telepon atau faks, dan tanpa perlu bagi manusia untuk memfasilitasi proses. Jaringan komunikasi yang diciptakan oleh SWIFT sangat aman dan handal.

Apakah SWIFT sebuah Perusahaan Pencari Laba ?

SWIFT adalah sebuah organisasi nirlaba dari bank anggota, dikendalikan oleh pemegang saham. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah portal, yang efisien untuk komunikasi antar bank. Rata-rata, lebih dari 2,4 juta pesan, tentang transaksi sejumlah $ 2 triliun, diproses oleh SWIFT di hari tertentu.

Apakah yang dimaksud dengan Pesan SWIFT ?

Pesan SWIFT adalah dokumen singkat menyediakan nama dan kode bank berasal, nama dan kode bank penerima, jumlah transfer, dan salah satu kode beberapa preset yang memberikan pesan kepada bank penerima. Pesan SWIFT preset dan menyediakan kondisi standar untuk transfer dana antar bank. frase tertentu diperbolehkan, tetapi mereka harus singkat dan to the point, dan terbatas pada jumlah karakter tertentu. Hal ini memungkinkan untuk suatu sistem perbankan yang sangat efisien, karena ada sejumlah pesan yang dapat diproses dalam sistem.

Dimana SWIFT berada ?

SWIFT saat ini dijalankan oleh dua pusat data, satu di Amerika Serikat dan satu di Belanda. Pusat-pusat ini saling berkomunikasi secara elektronik secara real time, dan dalam hal salah satu pengalaman kegagalan, yang lain dapat menutupi komunikasi keduanya. SWIFT bekerja pada sebuah pusat data ketiga, yang akan berlokasi di Swiss, yang diharapkan akan beroperasi penuh sebelum akhir tahun 2009. Setelah pusat data Swiss datang online, bank-bank Eropa tidak akan lagi dipantau oleh pusat AS.

Apa Selanjutnya yang dilakukan di dalam SWIFT ?

Perusahaan untuk bertukar pesan. Lembaga saling mengirim pesan lainnya melalui jaringan untuk mengkonfirmasi perdagangan atau untuk mengharapkan transfer kawat sebagai contoh. Swift dimiliki oleh anggota jaringan. Organisasi isu Swift Bank Identifier Bilangan atau BIC. BIC diperlukan

SWIFT juga menyediakan anggotanya dengan sistem email yang aman pesan. Klien dapat menggunakan teknologi saat ini, dikenal karena keamanan dan kehandalan, untuk lulus pesan email antara lembaga-lembaga anggota. Ini menyediakan bank peserta dengan sistem yang sangat aman di mana mereka dapat mengirim dokumen bisnis yang sangat sensitif, tanpa kerentanan yang terkait dengan penggunaan Internet terbuka. SWIFT juga mengembangkan software untuk membuat bahasa pesan lebih mudah diakses, dan teknologi lainnya untuk lebih mengembangkan jaringan komunikasinya.

Apa Cara Cari Nomor Swift (Kode Swift) ?

Swift adalah jaringan komunikasi yang digunakan oleh bank, pialang, lembaga keuangan dan untuk dimasukkan dalam semua pesan antara bank dengan menggunakan jaringan Swift. Swift mengeluarkan Badan Usaha Identifier atau BEI untuk perusahaan keuangan non pada jaringan. Nomor Swift berlaku di seluruh dunia.

Petunjuk :

1. Tentukan nama institusi dan alamat. Cari tahu apakah perusahaan tersebut merupakan bagian dari jaringan Swift. Jika bisnis bukan bagian dari Swift itu tidak akan memiliki kode Swift ditugaskan.

2. Hubungi bank, perusahaan atau lembaga yang akan menerima pesan dan menanyakan nomor Swift mereka. Departemen terbaik untuk menghubungi akan menjadi Perdagangan, Wire Transfer atau Penyelesaian Efek bidang perusahaan.

3. Kunjungi situs Swift internet di Swift.com / biconline. Masukkan nama bank atau korporasi dan melakukan pencarian. Hasil pencarian akan menyediakan nomor (s) yang ditugaskan untuk perusahaan dengan Swift. Pencarian dasar adalah gratis, untuk informasi lebih lanjut, berlangganan dibayar diperlukan.

4. Atur untuk metode alternatif komunikasi jika Anda tidak dapat menemukan kode Swift untuk broker, bank atau perusahaan

5. Coba mengirim e-mail atau faks atau panggilan melalui telepon.

Komunikasi dan Pembayaran Letter of credit dalam mendukung eksportir di Amerika Serikat biasanya dikirim oleh SWIFT dan dalam format yang ditentukan. Sebuah SWIFT Format menunjukkan bank penerbit di bagian atas (“diterima dari”) dan memiliki nomor di sebelah kiri untuk informasi spesifik seperti:

31C: kredit tanggal dikeluarkan

31d: tanggal kedaluwarsa

50: pesanan pelanggan (rekening pihak)

59: penerima (eksportir – biasanya nasabah bank)

41d: tersedia “dengan membayar” atau “dengan negosiasi”

42c: jangka waktu draft

42d: bank di mana draft ditarik

44A: pengiriman dispatch poin: tempat ekspor

44B: pengiriman tujuan poin: tempat impor

44C: terbaru tanggal pengiriman (tahun / bulan / hari)

45A: barang yang sedang dikirim dan persyaratan perdagangan (FOB, CIF, dll)

46A: dokumen yang diperlukan untuk menarik di bawah letter of credit

47A: kondisi tambahan: ini sering di mana ia menyebutkan jika penggantian TT dapat diterima (“TT” berarti teletransmission diuji)

48: periode presentasi dokumen (bila diam, maksimal 21 hari setelah pengiriman tanggal bill of lading, tetapi di dalam tanggal kadaluwarsa; UCP500 lihat, 43a)

49: petunjuk konfirmasi: permintaan advising bank untuk konfirmasi, biasanya menyatakan “tanpa”, yaitu tidak ada konfirmasi.

53A: penerbitan bank koresponden AS yang akan bertindak sebagai bank penggantian

71B: yang membayar untuk biaya perbankan di luar negeri bank penerbit? Biasanya penerima membayar biaya di Amerika Serikat.

72: bank untuk informasi bank: hampir selalu menyatakan bahwa kredit yang bekerja dan tunduk pada UCP 500. Namun, SWIFT konvensi adalah bahwa semua surat kredit dikirim oleh SWIFT subjectto Bea Uniform dan Praktek (UCP) untuk Documentary Credits (Nomor 500 revisi pada tahun 1993).

78: instruksi kepada bank advising: mencakup informasi di mana dokumen harus dikirim dan dari mana US bank untuk klaim penggantian dan di mana draft yang akan dikirim.

SWIFT adalah singkatan dari Society for Worldwide Interbank Financial Telekomunikasi, dan merupakan kelompok bank yang telah set-upglobal standar untuk mengirim dan menerima instruksi dikonfirmasi untuk transfer kawat dan letter of credit. SWIFT semakin menggantikan teleks diuji. Beberapa surat kredit dikirim oleh teleks diuji, dan ini biasanya dalam format gratis tanpa sebutan nomor di sebelah kiri.

Bank di seluruh dunia telah menetapkan pengujian pengaturan satu sama lain pada teleks dan dasar SWIFT. Ini adalah tingkat dasar hubungan perbankan koresponden untuk memungkinkan pengiriman surat kredit dan pembayaran dalam surat-surat kredit. Sebagian besar bank asing telah memotong kembali pada jumlah rekening diselenggarakan di Amerika Serikat untuk menghilangkan saldo idle dan mengurangi biaya penyesuaian rekening yang tidak perlu banyak. bank asing semakin mempertahankan piutang dolar khusus di bank-bank yang dipilih untuk menangani jenis transaksi tertentu.

Dengan pengaturan account khusus untuk jenis tertentu transaksi, bank asing telah sangat menyederhanakan proses mendamaikan mereka dan kemampuan mereka untuk mengontrol account tersebut. Menyajikan dokumen sesuai, menetapkan bahwa L / C “tersedia dengan negosiasi”, dan instruksi penggantian semua pertimbangan penting bagi eksportir dibayar secara tepat waktu. Instruksi dalam surat kredit dapat panggilan untuk dokumen yang akan dikirim kembali ke bank penerbit untuk pemeriksaan akhir sebelum mengizinkan pembayaran yang akan dibuat. Sebagai contoh, ketika AS huruf isu bank kredit, mereka mungkin memerlukan dokumen untuk dikirim kembali ke bank AS untuk pemeriksaan terakhir sebelum pembayaran dilakukan (“tersedia dengan membayar” dengan bank penerbit – lihat 41.D di SWIFT).

Banyak surat kredit ekspor yang mendukung manfaat AS “tersedia dengan negosiasi” dan memungkinkan untuk TT (“teletransmission diuji”) penggantian yang dilakukan baik oleh pesan SWIFT disahkan atau teleks diuji. Jika bank AS memeriksa dokumen untuk kepatuhan ketat dengan persyaratan surat kredit per UCP 500 tidak menemukan perbedaan, bank AS dapat meminta penggantian dari koresponden AS issuing bank untuk tujuan ini (sering issuing bank ‘New York atau Los Angeles cabang). Karena pembayaran dilakukan sebelum issuing bank melihat dokumen, metode pembayaran yang lebih berisiko dan dalam banyak contoh issuing bank tidak akan mengotorisasi penggantian TT. Misalnya, jika pembayaran dilakukan kepada ahli waris di bawah penggantian TT dan issuing bank kemudian tidak menemukan perbedaan dalam dokumen, issuing bank dapat meminta bahwa AS mengembalikan uang bank pembayar (jika importir tidak mengesampingkan perbedaan). Jika huruf kredit ekspor yang tidak memungkinkan untuk penggantian TT dan dokumen akan dikirim kembali ke bank penerbit dengan draft ke bank penggantian di AS, proses pemeriksaan di issuing bank dapat memperlambat proses pembayaran. dokumen ini eksportir mungkin duduk di tumpukan menunggu untuk diperiksa dan ketika mereka diperiksa, perbedaan dapat ditemukan yang memerlukan memanggil importir izin untuk mengesampingkan perbedaan. waiver ini tidak dapat dilakukan segera yang juga akan memperlambat proses pembayaran.

Eksportir sering keliru percaya bahwa meminta bank menasihati untuk mengkonfirmasi surat kredit akan mempercepat pembayaran mereka. Namun, konfirmasi oleh bank AS janji untuk membayar oleh bank AS dalam hal bank penerbit tidak melakukan pembayaran di bawah letter of credit saat bersih (tidak ada perbedaan) dokumen disajikan. Dengan demikian, konfirmasi biasanya melindungi eksportir terhadap issuing bank gagal membayar karena bank penerbit pailit atau merugikan keadaan ekonomi telah terjadi (seperti kontrol valuta asing). Untuk surat usance kredit dimana draft yang diambil pada sebuah bank penggantian AS, setelah draft telah “diterima” oleh bank AS, eksportir memiliki risiko kredit dari bank AS. Jadi, jika permintaan eksportir konfirmasi surat kredit usance mana RPP itu adalah digambarkan dalam suatu bank AS, konfirmasi pada dasarnya melindungi eksportir selama periode dari tanggal penerbitan surat kredit dengan saat waktu draft diterima oleh bank AS. Jika konsep waktu telah dicairkan pada bank yang mengeluarkannya, konfirmasi masih akan melindungi eksportir selama periode penerimaan.

(SOCIETY OF WORLDWIDE INTERBANK FINANCIAL TELECOMMUNICATION)

S.W.I.F.T. CUSTOMER TRANSFER AND CHECKS FILE. Message Type (MT.1xx.)

MT 101 : Request for transfer

MT 102 : Mass Payments Message

MT 102+ : Mass Payments Message

MT 103 : Single Customer Credit Transfer

MT 103+ : Single Customer Credit Transfer

MT 104 : Customer Direct Debit

MT 105 : Edifact Envelope

MT 106 : Edifact Envelope

MT 107 : General Direct Debit Message

MT 110 : Advice of Cheque

MT 111 : Request for Stop Payment of a Cheque

MT 112 : Status of a Request for Stop Payment of a Cheque

MT 121 : Multiple Interbank Funds Transfer (EDIFACT FINPAY Message)

MT 190 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 191 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 192 : Request for Cancellation

MT 195 : Queries

MT 196 : Answers

MT 198 : Proprietary Message

MT 199 : Free Format Message

S.W.I.F.T. FINANCIAL INSTITUSI TRANSFER FILE. Message Type (MT.2..)

MT 200 : Financial Institution Transfer for Its Own Account

MT 201 : Multiple Financial Institution Transfer for Its Own Account

MT 202 : General Financial Institution Transfer

MT 203 : Multiple General Financial Institution Transfer

MT 204 : Financial Markets Direct Debit Message

MT 205 : Financial Institution Transfer Execution

MT 206 : Cheque Truncation Message

MT 207 : Request for Financial Institution Transfer

MT 210 : Notice to Receive

MT 256 : Advice of Non-Payment of Cheques

MT 290 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 291 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 292 : Request for Cancellation

MT 295 : Queries

MT 296 : Answers

MT 298 : Proprietary Message

MT 299 : Free Format Message

S.W.I.F.T. TREASURY, FOREX FILE. Message Type (MT.3..)

MT 300 : Foreign Exchange Confirmation

MT 303 : Forex/Currency Option Allocation Instruction

MT 304 : Advice/Instruction of a Third Party Deal

MT 305 : Foreign Currency Option Confirmation

MT 306 : Foreign Currency Option Confirmation

MT 307 : Advice/Instruction of a Third Party FX Deal

MT 308 : Instruction for Gross/Net Settlement of Third Party FX Deals

MT 320 : Fixed Loan/Deposit Confirmation

MT 321 : Instruction to Settle a Third Party Loan/Deposit

MT 330 : Call/Notice Loan/Deposit Confirmation

MT 340 : Forward Rate Agreement Confirmation

MT 341 : Forward Rate Agreement Settlement Confirmation

MT 350 : Advice of Loan/Deposit Interest Payment

MT 360 : Single Currency Interest Rate Derivative Confirmation

MT 361 : Cross Currency Interest Rate Swap Confirmation

MT 362 : Interest Rate Reset/Advice of Payment

MT 364 : Single Currency Interest Rate Derivative Termination/ Recouponing Confirmation

MT 365 : Cross Currency Interest Rate Swap Termination/Recouponing Confirmation

MT 380 : Foreign Exchange Order

MT 381 : Foreign Exchange Order Confirmation

MT 390 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 391 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 392 : Request for Cancellation

MT 395 : Queries

MT 396 : Answers

MT 398 : Proprietary Message

MT 399 : Free Format Message

S.W.I.F.T. COLLECTION AND CASH LETTER FILE. Message Type (MT.4..)

MT 400 : Advice of Payment

MT 405 : Clean Collection

MT 410 : Acknowledgement

MT 412 : Advice of Acceptance

MT 416 : Advice of Non-Payment/Non-Acceptance

MT 420 : Tracer

MT 422 : Advice of Fate and Request for Instructions

MT 430 : Amendment of Instructions

MT 450 : Cash Letter Credit Advice

MT 455 : Cash Letter Credit Adjustment Advice

MT 456 : Advice of Dishonour

MT 490 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 491 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 492 : Request for Cancellation

MT 495 : Queries

MT 496 : Answers

MT 498 : Proprietary Message

MT 499 : Free Format Message

S.W.I.F.T. SECURITIES MARKET FILE. Message Type (MT.5..)

MT 500 : Instruction to Register

MT 501 : Confirmation of Registration or Modification

MT 502 : Order to Buy or Sell

MT 503 : Collateral Claim

MT 504 : Collateral Proposa

MT 505 : Collateral Substitution

MT 506 : Collateral and Exposure Statemen

MT 507 : Collateral Status and Processing Advice

MT 508 : Intra-Position Advice

MT 509 : Trade Status Message

MT 510 : Registration Status and Processing Advice

MT 513 : Client Advice of Execution

MT 514 : Trade Allocation Instruction

MT 515 : Client Confirmation of Purchase or Sale

MT 516 : Securities Loan Confirmation

MT 517 : Trade Confirmation Affirmation

MT 518 : Market-Side Securities Trade Confirmation

MT 519 : Modification of Client Details

MT 524 : Intra-Position Instruction

MT 526 : General Securities Lending/Borrowing Message

MT 527 : Triparty Collateral Instruction

MT 528 : ETC Client-Side Settlement Instruction

MT 529 : ETC Market-Side Settlement Instruction

MT 530 : Transaction Processing Command

MT 535 : Statement of Holdings

MT 536 : Statement of Transactions

MT 537 : Statement of Pending Transactions

MT 538 : Statement of Intra-Position Advices

MT 540 : Receive Free

MT 541 : Receive Against Payment

MT 542 : Deliver Free

MT 543 : Deliver Against Payment

MT 544 : Receive Free Confirmation

MT 545 : Receive Against Payment Confirmation

MT 546 : Deliver Free Confirmation

MT 547 : Deliver Against Payment Confirmation

MT 548 : Settlement Status and Processing Advice

MT 549 : Request for Statement/Status Advice

MT 558 : Triparty Collateral Status and Processing Advice

MT 559 : Paying Agent’s Claim

MT 564 : Corporate Action Notification

MT 565 : Corporate Action Instruction

MT 566 : Corporate Action Confirmation

MT 567 : Corporate Action Status and Processing Advice

MT 568 : Corporate Action Narrative

MT 569 : Triparty Collateral and Exposure Statement

MT 574l : Triparty Collateral and Exposure Statement

MT 574w : Triparty Collateral and Exposure Statement

MT 575 : Statement of Combined Activity

MT 576 : Statement of Open Orders

MT 577 : Statement of Numbers

MT 578 : Settlement Allegement

MT 579 : Certificate Numbers

MT 581 : Collateral Adjustment Message

MT 582 : Reimbursement Claim or Advice

MT 584 : Statement of ETC Pending Trades

MT 586 : Statement of Settlement Allegements

MT 587 : Depositary Receipt Instruction

MT 588 : Depositary Receipt Confirmation

MT 589 : Depositary Receipt Status and Processing Advice

MT 590 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 591 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 592 : Request for Cancellation

MT 595 : Queries

MT 596 : Answers

MT 598 : Proprietary Message

MT 599 : Free Format Message

S.W.I.F.T. PRESIOUS METALS AND SINDICATES FILE. Message Type (MT.6..)

MT 600 : Precious Metal Trade Confirmation

MT 601 : Precious Metal Option Confirmation

MT 604 : Precious Metal Transfer/Delivery Order

MT 605 : Precious Metal Notice to Receive

MT 606 : Precious Metal Debit Advice

MT 607 : Precious Metal Credit Advice

MT 608 : Statement of a Metal Account

MT 609 : Statement of Metal Contracts

MT 643 : Notice of Drawdown/Renewal

MT 644 : Advice of Rate and Amount Fixing

MT 645 : Notice of Fee Due

MT 646 : Payment of Principal and/or of Interest

MT 649 : General Syndicated Facility Message

MT 690 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 691 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 692 : Request for Cancellation

MT 695 : Queries

MT 696 : Answers

MT 698 : Proprietary Message

MT 699 : Free Format Message

S.W.I.F.T. DOCUMENTARY CREDIT AND GUARANTEE FILE. Message Type (MT.7..)

MT 700 : Issue of a Documentary Credit

MT 701 : Issue of a Documentary Credit

MT 705 : Pre-Advice of a Documentary Credit

MT 707 : Amendment to a Documentary Credit

MT 710 : Advice of a Third Bank’s Documentary Credit

MT 711 : Advice of a Third Bank’s Documentary Credit

MT 720 : Transfer of a Documentary Credit

MT 721 : Transfer of a Documentary Credit

MT 730 : Acknowledgement

MT 732 : Advice of Discharge

MT 734 : Advice of Refusal

MT 740 : Authorisation to Reimburse

MT 742 : Reimbursement Claim

MT 747 : Amendment to an Authorisation to Reimburse

MT 750 : Advice of Discrepancy

MT 752 : Authorisation to Pay, Accept or Negotiate

MT 754 : Advice of Payment/Acceptance/Negotiation

MT 756 : Advice of Reimbursement or Payment

MT 760 : Guarantee

MT 767 : Guarantee Amendment

MT 768 : Acknowledgement of a Guarantee Message

MT 769 : Advice of Reduction or Release

MT 790 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 791 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 792 : Request for Cancellation

MT 795 : Queries

MT 796 : Answers

MT 798 : Proprietary Message

MT 799 : Free Format Message

S.W.I.F.T. TRAVELLERS CHEQUES FILE. Message Type (MT.8..)

MT 800 : Sales and Settlement Advice (Single)

MT 801 : Multiple Sales Advice

MT 802 : Settlement Advice

MT 810 : Refund Request

MT 812 : Refund Authorisation

MT 813 : Refund Confirmation

MT 820 : Request for T/C Stock

MT 821 : Inventory Addition

MT 822 : Trust Receipt Acknowledgement

MT 823 : Inventory Transfer

MT 824 : Inventory Destruction/Cancellation Notice

MT 890 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 891 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 892 : Request for Cancellation

MT 895 : Queries

MT 896 : Answers

S.W.I.F.T. CASH MANAGEMENT OUR STATUS FILE. Message Type (MT.9..)

MT 900 : Confirmation of Debit

MT 910 : Confirmation of Credit

MT 920 : Request Message

MT 935 : Rate Change Advice

MT 940 : Customer Statement Message

MT 941 : Balance Report

MT 942 : Interim Transaction Report

MT 950 : Statement Message

MT 960 : Request for Service Initiation Message

MT 961 : Initiation Response Message

MT 962 : Key Service Message

MT 963 : Key Acknowledgement Message

MT 964 : Error Message

MT 965 : Error in Key Service Message

MT 966 : Discontinue Service Message

MT 967 : Discontinuation Acknowledgement Message

MT 970 : Netting Statement

MT 971 : Netting Balance Report

MT 972 : Netting Interim Statement

MT 973 : Netting Request Message

MT 985 : Status Enquir

MT 986 : Status Report

MT 990 : Advice of Charges, Interest, and Other Adjustments

MT 991 : Request for Payment of Charges, Interest, and Other Expenses

MT 992 : Request for Cancellation

MT 995 : Queries

MT 996 : Answers

MT 998 : Proprietary Message

MT 999 : Free Format Message

o

 

PIDATO TAN MALAKA DI KONGRES KOMINTERN IV DI MOSCOW TAHUN 1922

Tan Malaka (1922)

            Ini adalah pidato yang disampaikan oleh tokoh Marxist Indonesia Tan Malaka pada Kongres Komunis Internasional  ke empat pada 12 Nopember  1922. Mengenai isu yang dibawakan oleh Lenin dan diadopsi dari kongres kedua, yang telah menekankan perlunya sebuah “perjuangan melawan Pan-Islamisme”, Tan Malaka mengusulkan jalan yang lebih positif. Tan Malaka (1897-1949) telah dipilih sebagai ketua Partai Komunis Indonesia pada 1921, tapi pada tahun berikutnya dia dipaksa untuk meninggalkan Hindia Belanda(East indies) oleh otoritas colonial. Setelah proklamasi kemerdekaan pada Agustus 1945, dia kembali ke Indonesia untuk berparsitipasi dalam perjuangan melawan penjajahan Belanda. Dia menjadi ketua Partai Murba (Partai Proletar/ buruh, lawan dari brojuis), yang dibentuk pada 1948 untuk mengorganisir kelas oposisi pada pemerintahan Soekarno. Pada Februari 1949 Tan Malaka ditangkap oleh tentara Indonesia dan dieksekusi.

 

Sodara! Setelah mendengar  pidato-pidato Jenderal Zinoviev, Jenderal Radek dan sodara-sodara eropa lainnya, serta berkenaan dengan kepentingan, untuk kita di timur juga, mengenai perlunya front bersatu, saya pikir saya harus angkat bicara, atas nama Partai Komunis Jawa, for jutaan rakyat tertindas di Timur (Hindia Timur).

            Saya harus mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua jenderal tersebut. Mungkin Jenderal Zinoviev tidak memikirkan tentang sebuah front bersatu di Jawa; mungkin front bersatu kita adalah sesuatu yang bebeda. Tapi keputusan dari Kongres Komunis Internasional kedua secara praktis berarti bahwa kita harus membentuk sebuah front bersatu dengan nasionalisme revolusioner.  Seperti yang kita harus ketahui , bahwa membentuk sebuah front bersatu juga perlu bagi Negara kita, front bersatu kita tidak bisa berdampingan dengan para Demokrat Sosial tapi harus bersama para nasionalis revolusioner.

Namun, taktik yang digunakan oleh para nasionalis seringkali berbeda dengan cara kita; sebagai contoh, pemboikotan dan perjuangan pembebasan kaum Muslim, Pan-Islamisme. Dua hal inilah yang secara khusus saya pertimbangkan, sehingga saya bertanya begini. Pertama, apakah kita akan mendukung gerakan boykot atau tidak? Kedua, apakah kita akan mendukung Pan-Islamisme, ya atau tidak? Bila ya, seberapa jauh kita akan terlibat?

            Pemboikotan tersebut, harus saya akui, pasti bukanlah sebuah metode Komunis, tapi hal itu adalah salah satu senjata paling tajamyang ada pada situasi penaklukan politik-militer di (Hindia)Timur. Dalamm dua tahun terahir kita telah menyaksikan keberhasilan pemboikotan rakyat Mesir 1919 melawan imperialism Inggris, dan lagi pemboikotan besar oleh China di ahir 1919 dan awal 1920. Gerakan  Pemboikotan terbaru terjadi di India Inggris. Kita bisa menganggap bahwa dalam beberapa tahun kedepan bentuk-bentuk lain pemboikotan akan terwujud di (Hindia) timur.  Kita tahu bahwa ini bukan metode kita; ini adalah metode yang cukup borjuis, sesuatu yang dimiliki oleh para borjuis nasionalis. Lebih jauh kita bisa bilang; bahwa pemboikotan berarti dukungan terhadap home-grown capitalism; tapi kita juga telah menyaksikan bahwa setelah gerakan boikot di India, kini ada delapan ratus pemimpin menderita di penjara, bahwa pemboikotan telah membangkitkan sebuah atmosfer yang sangat revolusioner, memang gerakan boikot telah memaksa pemerintahan Inggris untuk meminta bantuan militer kepada Jepang,dalam artian hal itu akan berkembang menjadi sebuah pemeberontakan bersenjata. Kita juga tahu bahwa para pemimpin The mahommedan di india – Dr. Kirchief, Hasret Mahoni dan Ali bersaudara – adalah para nasionalis yang nyata; kita tidak memiliki rising untuk merekam pada saat Gandhi dipenjara. Tapi rakyat di India sangat paham apa yang diketahui oleh para pelaku revolusi di sana: bahwa sebuah kebangkitan local hanya bisa berahir dalam kekalahan, karena kita tidak punya senjata atau material militer lainnya di sana, karena itu pertanyaan dari gerakan boikot akan, sekarang atau nanti, menjadi sebuah tekanan bagi kita para Komunis. Baik di India maupun Jawa  kita sadar bahwa banyak Komunis yang cenderung memprokamirkan gerakan boikot di Jawa, mungkin karena ide-ide Komunis yang berasal dari Rusia teah lama dilupakan, atau mungkin ada semacam perasaan leapas dari Komunis di India sebagaimana yang bisa menantang pada semua gerakan. Bagaimanapun juga kita dihadapkan pada pertanyaan: apakah kita akan mendukung taktik ini, ya atau tidak? Dan seberapa jauh kita akan terlibat?

            Pan-Islamisme adalah sebuah sejarah panjang. Pertama saya akan berbicara tentang pengalaman kita di Hindia Belanda dimana kita pernah bekerja sama dengan para Islamis. Di Jawa kita punya organisasi yang sangat besar dengan banyak petani yang sangat miskin, yaitu Sarekat Islam. Antara 1912 dan 1916 organisasi ini memiliki sejuta anggota, mungkin sebanyak tiga atau empat juta. Itu adalah sebuah pergerakan popular yang sangat besar, yang timbul secara spontan dan sangat revolusioner.

            Hingga 1921 kita berkolaborasi dengan mereka. Partai kita, terdiri dari 13,000 anggota, menuju pergerakan popular ini  dan membawa propaganda di sana. Pada 1921 kita berhasil membuat Sarekat Islam mengadopsi program kita. Sarekat Islam terlalu gelisah di pedesaan mengenai control pabrik-pabrik dan slogan: Segala kekuasaan untuk para petani miskin, segala kekuasaan hanya untuk para kaum proletar! Dengan demikian Sarekat Islam membuat propaganda yang sama dengan milik Partai Komunis kita, hanya saja terkadang menggunakan nama yang berbeda.

            Namun pada 1921 sebuah keretakan timbul sebagai hasil dari kritik janggal terhadap kepemimpinan Sarekat Islam. Pemerintah melalui agennya di Sarekat Islam mengeksploitasi keretakan ini, dan juga mengeksploitasi keputusan pada Kongres Komunis Internasional Kedua: Perjuangan melawan Pan-Islamisme! Apa kata mereka kepada para petani? Mereka bilang: Lihatlah, Komunis tidak hanya menginginkan keretakan, mereka ingin menghancurkan agamamu! Itu terlalu berlebihan untuk seorang petani muslim. Sang petani berpikir: aku telah kehilangan segalanya di dunia ini, haruskah aku kehilangan surgaku juga? Tak akan ! ini adalah cara seorang Muslim berpikir singkat. Para pembuat propaganda di antara agen pemerintah telah berhasil mengeksploitasinya dengan sangat baik. Jadi kita memiliki kertakan. (ketua: Waktu Anda telah habis)

            Saya datang dari Hindia Belanda, dan melalui perjalanan selama empat hari .(Applause).

            Para pengikut Sarekat Islam percaya pada propaganda kita dan tetap bersama kita di perut mereka, untuk menggunakan sebuah expresi popular, tapi di hati mereka mereka masih bersama Sarekat Islam, dengan surge mereka. Karena surge adalah sesuatu yang tak bisa kita berikan pada mereka. Karena itulah, mereka memboikot pertemuan-peretemuan kita dan kita tidak bisa melanjutkan propaganda lagi.

            Sejak ahir tahun lalu kita telah bekerja kearah pembangunan ulang link dengan Sarekat Islam. Pada kongres kita Desember tahun lalu kita bilang bahwa Muslim di Kaukasus dan Negara-negara lain, yang bekerjasama dengan Soviet dan berjuang melawan Kapitalism Internasional, memahami agama mereka dengan lebih baik, kita juga bilang bahwa, jika mereka ingin membuat sebuah propaganda untuk agama mereka, mereka bisa, meskipun mereka tidak harus melakukannya di berbagai pertemuan tapi di masjid-masjid.

            Kita telah ditanya di berbagai pertemuan public: Apakah Anda Muslim - ya atau tidak? Apakah Anda percaya pada Tuhan – ya atau tidak? Bagaimana kita menjawabnya? Ya, saya katakan, ketika saya berdiri di depan Tuhan saya adalah seorang Muslim, tapi ketika saya berdiri di depan banyak orang saya bukan Muslim (Loud applause), karena Tuhan berfirman bahwsanya banyak iblis di antara banyak manusia! (Loud applause.) Jadi  kita bebankan sebuah kekalahan pada para pemimpin mereka dengan Qur’an di tangan kita, dan di kongres kita tahun lalu kita telah memaksa para pemimpin mereka, melalui para pengikutnya, untuk bekerjasama dengan kita.

            Ketika sebuah serangan umum pecah Maret tahun lalu, para pekerja Muslim membutuhkan kita, karena kita memiliki petugas kereta api (railwaymen) di bawah kepemimpinan kita. Para pemimpin Sarekat Islam berkata: Anda ingin bekerjasama dengan kami, jadi Anda harus menolong kami juga. Tentu kita mendatangi mereka, dan berkata: Ya, Tuhan Anda maha kuasa, tapi Dia telah berfirman bahwa di dunia railwaymen lebih berkuasa! (Loud applause.) railwaymen adalah pelaksana executive Tuhan di dunia ini. (Laughter)

Komunisme Gaya Baru

Hasil Diskusi Saya Dengan Seorang Jenderal Menuntut Saya Untuk Membuat Tulisan Dan Dijadikan Bahan Rujukan Para Petinggi TNI Dan Sebagai Bahan Pemaparan Di SESKOAD (Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat).

--------------------------------------

*KOMUNIS GAYA BARU (KGB) SEBUAH METAMORFOSIS PKI YANG TELAH BERSELIMUT KE DALAM SEMUA ASPEK EKONOMI, POLITIK, BUDAYA, AGAMA DAN TNI POLRI.*

*KOMUNIS* itu tidak selalu identik dengan orang yang tidak percaya dengan Tuhan (atheis), tapi paham komunis bisa juga orang yang masih percaya adanya Tuhan dan paham ini lebih berbahaya daripada yang asli Komunis. 

Karena dia benalu didalam masyarakat karena terselimuti dengan “percaya Tuhan” dan terselimuti dengan selogan “Pancasila dan Kebhinekaan” tapi hakekatnya mereka menentang keras butir-butir Pancasila itu sendiri dan menentang hukum-hukum yang bersumber dari agama (aturan Tuhan) sebagai hukum yang mengatur seluruh manusia dan alam semesta. 

Metamorfosis adalah suatu proses perubahan penampilan fisik yang berbeda dari saat pertama kali kelahirannya atau kemunculannya.

Kebangkitan dan perkembangan KGB telah menjadi ancaman asimetrik dengan "Strategy Soft Power" seperti diulas oleh H. Liddell dalam Buku Strategy menjelaskan bahwa ancaman asimetrik menyerang pikiran, membengkokkan iktikad, memelintir logika, menghasut ideologi dan meruntuhkan kepercayaan (keyakinan).

Memang PKI sudah tidak ada tapi paham ideology komunis PKI masih tetap ada. Saat ini PKI sudah berganti baju, PKI telah berselimut dengan berbagai metamorfosis. 

Diantaranya dengan  gerakan kesamping kanan yaitu penyusupan kedalam lembaga institusi negara atau kabinet-kabinetnya untuk menguasai kebijakan-kebijakannya.

Kemudian dengan gerakan ke samping kiri yaitu penyusupan kedalam parlemen legislatif partai-partai nasionalis (non komunis).

Ada pula dengan gerakan ke bawah yaitu institusi masyarakat dengan program "Tradisi Budaya” sebagai framingnya. Orang-orang neo komunis (KGB) telah banyak disusupkan kedalam wadah ini, ciri-cirinya lebih menekankan kepada slogan “pluralisme” daripada kepada slogan "menjaga kearifan budaya lokal".

Dan PKI telah berselimut dengan “Gerakan Islam Nusantara” melalui metamorfosis liberalnya yang lebih menekankan kepada “Sinkritisme” (penyatuan agama-agama) daripada kepada perjuangan dakwah dan syiar Islam.  

Gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) telah aman terselimuti didalam kelompok Liberalisme. Dimana liberalisme tidak akan tercipta bila tidak didukung dengan Sekulerisme didalam sistem pemerintahan.

Hakikatnya Komunis Gaya Baru (KGB) adalah Sekulerisme itu sendiri. Karena sekulerisme adalah "saudara kembar" komunisme yang lahir dari satu rahim, yaitu rahim Yahudi (Zionisme) kemudian dikembangkan oleh Stalin dan Leninisme.  

Memang nama PKI sudah tidak ada tapi Neo Komunis atau KGB (Komunis Gaya Baru) dengan menggunakan nama-nama baru saat ini sedang tumbuh dan bergerak di tanah air ini. 

Ada dua kelompok KGB  yang terus bergerak yang akan mengancam negeri yaitu sebagai berikut :

KGB yang liberal, misinya menjauhkan setiap individu dari satu aturan hukum yang bersumber dari ajaran Tuhan (azas tunggal). 

Mereka percaya Tuhan tapi mereka mengingkari aturan dan hukum Tuhan itu sendiri bahkan menentangnya. 

Dan mereka ingin memisahkan urusan pemerintahan dengan agama karena urusan pemerintahan adalah urusan dunia bukan urusan agama, baginya agama hanya digunakan untuk mengatur urusan akhirat yang bersifat ibadah saja hubungan pribadi dengan Tuhan. 

KGB yang ekstrim (radikal), misinya agar setiap individu meninggalkan satu aturan ajaran agama. 

Mereka ingin melenyapkan simbol-simbol agama yang berasal dari ajaran kaidah agama, intinya mereka anti agama artinya anti Tuhan. 

Tuhan itu hanya sebagai momok dogma bagi masyarakat menurut mereka. Sehingga tidak salah bagi mereka menganggap agama adalah *“Candu masyarakat”* ini adalah istilah PKI.  

Jadi Komunisme dan Sekulerisme dua-duanya sama satu rahim, satu tubuh dan satu gerbong memiliki visi dan misi yang sama, cuma yang satu lebih radikal dan yang satu lebih liberal. 

Perbedaanya tipis sama-sama menentang ajaran agama dan anti hukum Tuhan (azas tunggal).

KGB telah bersinergi dengan berbagai bidang dan elemen. KGB sekarang telah berselimut dan berbaju pelangi merah, kuning, hijau dan biru, supaya dapat masuk di berbagai di segala bidang dan aspek masyarakat. 

Setelah keberadaannya mendapat tentangan keras dari kalangan masyarakat yang anti komunis, sehingga kaum kiri ini dinilai tidak mampu memberikan kontribusi bagi aktivitas gerakan kiri dalam jalur parlementer.

Untuk itu gerakan Kiri kemudian mengambil langkah preventif dan alternatif dalam upayanya tidak membentuk partai berhaluan komunis tapi mencoba masuk dalam jalur parlemen. 

Sebagian kader-kader gerakan Kiri (KGB) kemudian bergabung dengan partai-partai yang menjadi peserta pemilu 2009 lalu.

Diantaranya adalah *Budiman Sujatmiko* adalah seorang penganut Komunis muda pendiri Partai Rakyat Demokratik (PRD) partai yang berhaluan Marxis Komunis. 

Budiman adalah murid COKRO (nama samaran) seorang tokoh PKI Tegal, yang mengarahkan untuk menciptakan PRD. Yang saat ini Budiman berhasil masuk kedalam anggota parlementer di Fraksi PDIP. 

Kemudian *Andi Arief* adalah penganut komunis muda yang komunisnya bermazhab ANTONIO GRAMSCHI (Eurokomunis Abad 20). 

Andi adalah pendiri dan ketua "SMID" (Solidaritas Mahasiswa Indonesia) yang berhaluan “Kiri”. Dan saat ini Andi Arief adalah anggota parlemen di partai Demokrat.

Antara Budiman dan Andi adalah sahabat seperjuangan dimana mereka berkhayal ingin bangkitkan *KUDA TROYA KOMUNISME.*

Langkah ini pernah dilakukan oleh PKI  terhadap parpol-parpol non komunis diantaranya masuk ke dalam rangka mempengaruhi kekutan-kekuatan politik yang berpengaruh pada saat itu dan akhirnya berhasil. 

Dan sekarang kader gerakan kiri ini lebih banyak menyusup kedalam partai-partai nasionalis seperti PDIP, Demokrat dan Nasdem. 

Kemudian KGB ini juga terlibat dan berperan besar didalam mengkampanyekan dan meng opinikan istilah-istilah baru yaitu Islam radikal, Khilafah dan Islam intoleran. 

Gelar gelar yang buruk ini telah berhasil dipublikasikan oleh kelompok Sekuler yang radikal dimana kelompok tersebut sekarang sedang berkuasa di negeri ini.

Diantara dokumen yang sangat rahasia KGB sebagai instruksi lisan kepada para anggotanya yang telah kami temukan, adalah target perlawanan *Neo Komunis (KGB)* terhadap musuh-musuhnya politiknya sebagai berikut :

Sasaran Yang Menjadi Target Utama perlawanan neo PKI terhadap lawan-lawan politiknya adalah :

*1. Mengungkap dan mengangkat kasus-kasus politik, ekonomi dan kemanusiaan yang melibatkan Orde Baru, Militer (khususnya TNI AD) dan kasus radikalisme dan terorisme yang melibatkan umat Islam. Sebagai upaya menyudutkan ORDE BARU, TNI AD dan gerakan UMAT ISLAM secara politik dan hukum.*

*2. Mengkait-kaitkan kebijakan dan sikap politik parlemen, birokrat/ dan militer dengan cara-cara yang dikembangkan oleh Orde Baru.*

*3. Secara sistematis dan massif terus melakukan pengembangan isu-isu strategis dan opini untuk membatasi eksistensi Orde Baru, Birokrat, Militer dan gerakan umat Islam.*

*4. Membatasi peran Sospol dan fungsi territorial TNI dan KODAM kebawah seperti Babinsa untuk mengefektifkan gerakan radikal ektra parlementer para anggota CDB (Comite Daerah Besar).*

*5. Melakukan gerakan ekstra parlementer melalui CC (Comite Central) yang berada duduk di parlementer dan di partai-partai nasional.*

Dengan mengantisipasi dan mempersiapkan penggantian presiden baik secara di lengserkan secara terhormat atau digulingkan. 

Program KGB sebagian telah berjalan dengan menguasai elemen institusi dan gerakan masyarakat yang berselimutkan politik, ekonomi, budaya, agama, pendidikan dan fungsi TNI POLRI sebagai berikut :

 

*Pertama* melalui aspek Politik, diterapkan sistem pemerintahan Sekulerisme yang lebih condong miring ke “kiri”, contohnya dibuka kembali hubungan diplomatik yang lebih intens yaitu “Poros Jakarta Beijing” dimana China Komunis sebagai proyek Mersuar Indonesia.

*Ke-dua* melalui aspek Ekonomi, diterapkan sistem ekonomi Kapitalis yang mencekik rakyat. Dimana pemerintah lebih condong kepada pengusaha besar atau pengusaha investasi asing yang lebih besar dan kuat yang akan mematikan pengusaha lokal.

*Ke-tiga* melalui aspek budaya, perlu diwaspadai bila dihidupkan gerakan kebudayaan yang lebih berbau "Pluralisme" dan membentur-benturkan dengan simbol atau ajaran agama maka ini termasuk strategy kelompok kiri. 

*Ke-empat* melalui aspek agama, diciptakan gerakan Islam Liberal dan diciptakan aliran Islam Nusantara yang lebih berbau "Sinkritisme" yaitu penyatuan antara ajaran Islam dan ajaran Syi’ah.

*Ke-lima* melalui aspek pendidikan, dihilangkan kurikulum pelajaran Agama serta dikebiri dan diberangusnya perkembangan dakwah-dakwah Islamiah dikampus-kampus Universitas dengan stigma Radikalisasi. 

*Ke-enam*, melalui aspek TNI POLRI, dikebirinya fungsi dan peranan TNI sebagai fungsi sospol dan territorial TNI dan strategi penentuan structural petinggi TNI yang akhirnya melemahkan kekuatan dan fungsi TNI sendiri. 

  

Disini saya garis bawahi bahwa POLRI adalah elemen institusi yang paling lemah dan rentan yang mudah dijadikan sebagai alat kepentingan politik gerakan senyap KGB yang dibelakangnya telah di komando oleh *TRG (The Read General) atau “Jenderal Merah”* sambil duduk manis mengendalikan POLRI.

TRG biasanya menggunakan aparat POLRI sebagai Alatnya. Maka KGB melalui TRG telah berhasil menyumbangkan ide strateginya di parlementer dengan merubah Konstitusi Dasar UUD 1945 beserta turunannya. 

Yaitu Polri adalah sebagai Regulator (pembuat kebijakan negara) yang seharusnya POLRI sebagai Operator (pelaksana kebijakan negara). Padahal POLRI adalah Operator sama dengan TNI. 

Kapolri tidak boleh hadir di rapat-rapat kabinet, ini tidak ada dasar hukumnya di UUD 1945. 

Secara yuridis Kapolri dan Panglima TNI tidak boleh setingkat dengan Menhan (Menteri Pertahanan) atau Mendagri. POLRI harus di bawah Departemen terkait. 

Apabila posisi POLRI di bawah Komando Presiden maka ini adalah tindakan Inkonstitutional (pelanggaran UUD 1945).

POLRI harus di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kementerian Hukum ini yang sesuai dengan UUD 1945. 

POLRI tidak boleh dipersenjatai alutsista (senjata berat) seperti Tentara. POLRI adalah Sipil atau Non-Combatan (Non-Tempur). 

Sementara TNI adalah Corps Combat (Pasukan Tempur) yg harus dipersenjatai alutsista dan senjata berat kaliber apapun.

POLRI bukan di bawahi langsung kekuasaan Presiden. Karena POLRI akan mudah dijadikan alat politik oleh partai Ruling Class (Penguasa).

Kalau sudah begini siapapun penguasanya akan memanfaatkan POLRI. Kalau kebetulan penguasanya lebih miring ke “Kiri” maka pastinya akan lebih repressif seperti sekarang ini. 

Matilah rakyat dan orang-orang yang kebetulan berseberangan dengan penguasa meraka akan ditangkapi, dikriminalisasi, diteror oleh polisi untuk kepentingan politik penguasa. 

Padahal semua ini adalah   rangkaian dari skenario gerakan sistematis KGB secara massif.

Bagaimanapun gerakan KGB ini membawa *ideology Radikal yaitu Marxisme-Komunisme* yang sangat berbahaya bagi masa depan anak cucu bangsa.

Sebagai sumber penyakit akut bagi masyarakat awam yang gaptek (gagap dalam ideology agamanya). Akan mengancam terhadap aqidah Islamiyah dan tegaknya kaidah ideology Pancasila di NKRI tercinta ini.

Karena strategy KGB adalah menyerang pikiran, membengkokkan iktikad, memelintir logika, membuat fitnah, membenturkan pemahaman, menghasut ideologi dan meruntuhkan kepercayaan (keyakinan).

Satu-satunya kekuatan Super POWER yang bisa menangkal dan dapat menghancurkan gerakan Komunis Gaya Baru (KGB) hanya *umat Islam dan TNI*, hanya DUA elemen besar ini yang sangat ditakuti oleh PKI, tidak ada yang lain.

Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat Dibajak Politisi Militer di Era Jokowi

Sejumlah fakta membuktikan hegemoni kelompok militer terutama elit jenderal purnawirawan TNI – AD di bawah komando Tritunggal Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Luhut Binsar Panjaitan (LBP) dan Hendropriono (HP) sebagai penguasa rezim pemerintahan Jokowi sejak periode 2014-2019 dan semakin menguat pada periode kedua 2019-2024.
Tudingan seputar kebangkitan rezim militer Indonesia pasca pengumuman susunan Kabinet Indonesia Maju (KIM) 2019-2024 oleh Presiden Jokowi bukan tanpa alasan dan dasar yang kuat.

Kebangkitan rezim militer Indonesia (baca: TNI-AD) ini sebenarnya telah terlihat jelas sejak periode pertama pemerintahan Presiden Jokowi, namun berhasil ditutupi rapat oleh SBY, Luhut dan Hendropriono dengan berbagai tabir dan kabut asap.

Seperti telah diketahui komposisi susunan Kabinet Kerja (2014-2019) lebih mencerminkan implementasi kepentingan elit jenderal purnawirawan TNI–AD yang sebagian besar ditampilkan melalui figur proksi ketimbang representasi partai politik pengusung Jokowi-JK.
Tidak dapat dibantah peran dominan LB Panjaitan dalam pemerintahan Jokowi periode pertama, baik sebagai Kepala Staf Presiden, Menko Polhukam atau pun selaku Menko SDA Maritim. Selain Panjaitan, tokoh TNI – AD lainnya adalah Jenderal Purn Ryamizard, mantan KSAD yang menjabat menteri pertahanan dan Jenderal Purn Wiranto mantan Panglima TNI sebagai menko polhukam.

Berbeda dengan LB Panjaitan yang tampil secara langsung menjadi pemimpin tertinggi pemerintahan di samping Presiden Jokowi, SBY dan Hendropriono memainkan peran dari balik layar. Meski demikian, tak dapat dipungkiri SBY menjadi tokoh utama penguasa rezim melalui penempatan belasan proksinya sebagai anggota Kabinet Kerja (2014-2019) dan pejabat tinggi negara.


Hegemoni SBY – LBP dari Balik Proksi
Proksi SBY pada Kabinet Kerja/Pemerintahan Jokowi 2014-2019 antara lain: Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menko Ekonomi Darmin Nasution, Menteri Agraria/Ka BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Ka Bappenas Bambang Brojonegoro, Menkes Nila Anfasa Moeloek, Menteri Agama Lukman H Saefuddin, KSP Jenderal Moeldoko, Sekretaris Negara Praktikno, Gubernur BI Agus Martowadoyo, Gubernur Lemhanas Letjen Agus Widjojo, Kepala BNPB Letjen Doni Munardo, Kepala BNPT Komjen Suhadi Alius dan Kepala SKK Migas Amin Sunaryadi.

Di luar pemerintahan/kabinet, SBY menempatkan proksinya sebagai Kepala Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (mantan Direktur Kebijakan BI pada era Bail Out Bank Century) dan Agus Rahardjo eks Kepala LPJK sebagai Ketua KPK.

Mengenai pimpinan KPK Jilid IV, LB Panjaitan berhasil menempatkan dua proksinya di jajaran wakil ketua: Saut Hutabarat dan Basaria Panjaitan.
Sementara itu Hendropriono lebih banyak menempatkan proksinya di ring satu Presiden Jokowi: Diaz Hendropriono, Gories Mere, Johan Budi sebagai stafsus presiden dan beberapa deputi KSP. Kepala KSP Jenderal Moeldoko juga adalah mantan Staf Pribadi (Spri) Jenderal Hendropriono.

Keberadaan Pramono Anung sebagai Seskab misalnya, dia sejatinya bukan merupakan figur representasi PDIP melainkan atas rekomendasi Hendropriono. Posisi HP selaku penguasa rezim Jokowi 2014-2019 semakin kuat dengan tampilnya sang menantu Jenderal Andika Perkasa sebagai KSAD. Jejak karir Jenderal Andika kelihatannya akan diikuti oleh Mayjen Maruli menantu Luhut Panjaitan.

Maruli sekarang masih menjabat Dan Paspampres. Namun, mengingat pengaruh Luhut sebagai tritunggal penguasa rezim Jokowi 2019-2024, impian Maruli menjadi jenderal dan KSAD akan menjadi kenyataan.

Satu-satunya penghalang tritunggal SBY, LBP, HP mengukuhkan hegemoni sebagai penguasa absolut di balik rezim Jokowi 2014-2019 adalah eksistensi Jusuf Kalla sebagai wapres. Penghalang ini seketika sirna setelah Maruf Amin yang diusung SBY-HP-LBP naik menjadi wapres menggantikan JK.

Dengan Jokowi dan Maruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden, maka kekuasaan politik (hegemoni) SBY-LBP-HP selaku penguasa rezim 2019-2024 menjadi nyaris absolut.
Sebagai penguasa rezim 2019-2024 yang paling dominan, SBY tetap konsisten menampilkan politik pencitraan. SBY sengaja tidak mendorong AHY masuk kabinet untuk menutupi posisi politik SBY yang sesungguhnya dari pandangan publik.

Tampil dengan sosok low profile, jauh dari pandangan mata rakyat dan intaian lawan politik, SBY jadi lebih bebas dan leluasa melakukan manuver politik untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya selaku penguasa rezim proksi.
Strategi ini diterapkan SBY untuk memuluskan rencana SBY mengantarkan AHY menjadi Presiden RI pada 2024 mendatang.

Kabinet Indonesia Maju 2019-2024
Pengumuman Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 oleh Presiden Jokowi adalah bukti keunggulan kualitas politisi militer di bawah komando Tritunggal SBY-Luhut-Hendropriono atas politisi sipil yang mayoritas menjabat ketua umum partai politik.

Optimisme rakyat Indonesia pada rekonsiliasi yang digulirkan JK-Megawati-Prabowo pasca pilpres 2019 ternyata harus buyar akibat kegagalan Megawati-JK-Prabowo mempertahankan keunggulan posisi politik mereka hingga pengumuman kabinet.
Partai politik melalui DPR telah berupaya mencegah penunggangan kembali KPK oleh SBY-LBP-HP untuk kepentingan penyusunan kabinet 2019-2024, seperti yang pernah diterapkan SBY, LBP, HP pasca pilpres 2014 lalu.

Pada penyusunan Kabinet Kinerja 2014, Megawati, Setya Novanto, Muhamin Iskandar dan Romahurmuzy selaku ketua umum partai politik koalisi pengusung paslon Jokowi-JK tidak dapat berkutik dan terpaksa tunduk pada keinginan SBY-LBP-HP terkait penyusunan komposisi Kabinet Kerja 2014 akibat dari posisi mereka sebagai sandera politik yang dilancarkan SBY, LBP, HP dengan menggunakan tangan KPK.

Megawati selalu menjadi target sandera SBY, LBP, HP melalui KPK menjelang pengajuan capres – cawapres dan penyusunan kabinet 2014. KPK jilid III di bawah kepemimpinan Abraham Samad berada dalam kendali Presiden SBY sepenuhnya.

Samad sendiri juga merupakan sandera politik SBY melalui Polri di mana Samad memiliki kasus pidana pemalsuan sprindik KPK yang setiap saat dapat menyeretnya menjadi tersangka jika tidak bersedia memenuhi kehendak Presiden SBY.
Atas perintah SBY, KPK pada 2014 menempatkan Megawati menjadi sandera kasus BLBI, Muhaimin Ketum PKB sebagai sandera suap kemenaker (Kardus Durian), Romahurmuzy dan elit PPP tersandera korupsi Haji dan kasus suap lain pengembangan dari kasus suap Suryadarma Ali.

Ketum PAN Zulkifli Hasan juga tidak lepas dari sandera kasus alih fungsi lahan Kehutanan di Sentul Bogor dan Riau. Dengan menerapkan strategi penunggangan KPK sebagai alat sandera, SBY leluasa menyusun Kabinet Kerja 2014 sesuai kehendaknya. Tidak ada hanya para ketum partai yang menjadi sandera politik SBY, para hakim MK juga menjadi sandera melalui kasus suap Akil Muchtar Ketua MK 2013 dan kasus suap hakim MK Patrialis Akbar pada 2017.

Gagal Perppu KPK Merebak Aksi Separatis- Anarkis
Pengesahan UU KPK hasil revisi oleh DPR (Hak Inisiatif) bertujuan untuk mencegah penunggangan KPK oleh SBY, LB Panjaitan dan Hendropriono terkait penyusunan Kabinet seperti pada 2014 tidak terulang kembali.

Pada awalnya upaya DPR melalui Revisi UU KPK terlihat efektif. Berbagai aksi demo massa mendesak Presiden Jokowi menerbitkan PERPPU KPK tidak memenuhi sasaran. Dua minggu menjelang pelantikan presiden 20 Oktober 2019, posisi politik Megawati-JK-Prabowo terlihat di atas angin.

Penyingkiran kelompok SBY, Luhut dan Hendropriono dari penguasa rezim Jokowi terpampang di depan mata.

Upaya SBY, Luhut, Hendropriono mempertahankan hegemoni sebagai penguasa rezim proksi tidak hanya dilakukan dengan mengerahkan massa untuk melakukan aksi demo mendesak Presiden Jokowi menerbitkan PERPPU KPK untuk membatalkan UU KPK Hasil Revisi Hak Inisiatif DPR.

Berbagai aksi demo massa bernuansa separatis berkedok tuntutan aspirasi dan protes rakyat Papua juga merebak di seluruh kota besar di Jawa dan di Papua. Beberapa aksi massa ini melebar menjadi aksi anarkis: di mulai dari Manokwari, Jayapura sampai aksi pembantaian keluarga pendatang di Wamena oleh sekelompok warga Papua.
Dua hari sebelum meletus aksi protes massa Papua di Manokwari, terjadi penyerangan sekelompok massa ke asrama mahasiswa Papua di Surabaya. Sekelompok orang penyerang itu diberitakan telah mencaci maki dan melontarkan umpatan bernuansa rasis kepada para mahasiswa Papua.

Peristiwa inilah yang dijadikan alasan aksi protes warga Papua di Manokwari yang berujung anarkis dengan pembakaran fasilitas umum termasuk gedung DPRD Papua Barat. Dilaporkan kemarahan massa Papua itu ditujukan kepada FPI dan umat Islam yang dituduh sebagai kelompok penyerang asrama dan provokator umpatan rasis.

Setelah tersebar luas di media sosial rekaman kejadian seputar penyerangan asrama mahasiswa Papua di Surabaya, terbukti bahwa FPI tidak terlibat sama sekali dalam penyerangan dan terbukti provokasi bernuansa rasis dilontarkan oleh oknum-oknum anggota TNI -AD yang turut serta dalam kelompok penyerang asrama mahasiswa Papua di Surabaya.

Fakta seputar aksi demo massa Papua di Surabaya, Malang, Semarang, Bandung, Jakarta dan berbagai kota di Papua digerakkan oleh oknum TNI-AD terungkap ke publik, ternyata tidak menghentikan gerakan aksi massa dan aksi anarkis terutama di Papua dalam rangka menciptakan teror dan tekanan politik khususnya kepada Presiden Jokowi.

Rangkaian aksi demo massa, aksi separatis, sabotase pemadaman listrik, adudomba antar umat beragama dan antar suku bangsa, semua ini pada awalnya dimaksudkan untuk menimbulkan kondisi teror dan tekanan hebat pada Presiden Jokowi agar bersedia menerbitkan PERPPU KPK.

Namun, segala upaya kelompok jenderal purnawirawan TNI – AD di bawah komando Tritunggal SBY, LBP, Hendro ini menemui kegagalan.


Fitnah Radikalisme Kunci Kemenangan SBY, LBP dan HP
Manuver politik SBY, LBP, Hendro yang terus digencarkan sejak bergulirnya rekonsiliasi Megawati-Prabowo, akhirnya mendatangkan hasil sesuai harapan.

Menko Polhukam Wiranto pada 9 Oktober 2019 terbang ke Papua dalam rangka kunjungan kerja selama satu minggu. Pada tanggal 10 Oktober Menko Polhukam Wiranto berdialog dengan warga Papua. Menurut agenda, Wiranto baru kembali ke Jakarta pada 15 Oktober 2019.
 
Oleh sebab itu, seluruh rakyat Indonesia mendadak gempar dan dikejutkan berita mengenai peristiwa penusukan terhadap Menko Polhukam Wiranto oleh orang tak dikenal di Pandeglang, Jawa Barat pada 11 Oktober 2019.

Penusukan atas diri Menko Polhukam Wiranto itu terjadi sesaat beliau turun dari mobil di depan pintu masuk sebuah yayasan d Pandeglang. Wiranto dilaporkan luka parah akibat penusukan itu. Pelaku penusukan dengan cepat disimpulkan sebagai kelompok radikal Islam. Akibat peristiwa penusukan itu, kepanikan sampai ke istana dan melanda Presiden Jokowi.

Tak lama kemudian, SBY pun datang menemui Jokowi di Istana.

Pertemuan SBY-Jokowi sesaat setelah peristiwa penusukan Menko Polhukam menjadi titik balik konstelasi politik Indonesia. Presiden Jokowi tanpa menunggu hasil penyidikan polri segera mengobarkan Perang kepada Radikalisme. Pasca kejadian ini, Presiden Jokowi selalu berada dalam lingkaran kelompok SBY, LBP, HP. Pelantikan Presiden Jokowi di MPR Senayan dilakukan dengan pengawalan ketat puluhan ribu pasukan TNI-AD yang dilengkapi puluhan-ratusan tank dan persenjataan berat TNi-AD.

Sejak pelantikan presiden hingga menjelang pengumuman kabinet oleh Presiden Jokowi, berbagai peristiwa bernuansa teror terjadi, seperti kebakaran pipa minyak – depo Pertamina di Jawa Barat dan Cilegon, Banten.

Hasilnya, Komposisi Kabinet Indonesia Maju 2019-2024 kembali sesuai kehendak SBY-LBP-HP. Selain menempatkan belasan proksi di Kabinet, mereka juga meggeser pos sipil menteri kesehatan dan menteri agama menjadi pos militer dengan pengangkatan Jenderal Fachrulrozi dan Jenderal Terawan.

Sejak pengumuman Kabinet 2019-2024 hegemoni militer (TNI-AD) sebagai rezim penguasa RI semakin terlihat jelas. Propaganda dan serangan terhadap umat Islam yang dijadikan sasaran fitnah radikalisme makin kencang disuarakan menteri agama dan menko polhukam.

Serangan fitnah ini makin semarak dengan pembentukan posisi wakil panglima TNI yang rencananya akan dijabat Jenderal Andika Perkasa atau tokoh jenderal TNI -AD lain. Dengan pembentukan jabatan wakil panglima TNI yang dijabat oleh jenderal TNI-AD sudah pasti menimbulkan bipolarisasi loyalitas pasukan TNI terhadap Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto yang berasal dari matra TNI- AU.

Secara umum strategi kelompok jenderal purnawirawan TNI -AD di bawah komando Tritunggal SBY, LBP, HP dalam meraih tujuan yakni sebagai oligarki penguasa di balik rezim Jokowi, dapat diuraikan sebagai berikut:

Penerapan “Doktrin Lesser Evil” secara konsisten
Doktrin ini pertama kali diperkenalkan oleh Pastur Jesuit Katolik warga Belanda Pater Beek pada tahun 1967 kepada Suharto dan para pembantu terdekatnya Jenderal Ali Murtopo dan Sudjono Hoemardani.

Doktrin ini menjanjikan kelanggengan kekuasaan Suharto dan hegemoni TNI-AD melalui marginalisasi kelompok mayoritas Islam. Penyingkiran umat Islam Indonesia dari segala peran dominan politik dan ekonomi dimaksudkan untuk mencegah timbulnya tuntutan dari umat Islam untuk mendapat peran dominan dalam politik nasional terkait dengan posisi umat Islam sebagai kelompok mayoritas (87% dari populasi).

Tuntutan umat Islam ini merupakan ancaman dan bahaya nyata terhadap dominasi dan hegemoni kekuasaan Suharto dan elit TNI-AD selaku penguasa Indonesia. Umat Islam yang kuat akan melemahkan rezim penguasa.

Program Marginalisasi Mayoritas Islam
Untuk menjamin keberhasilan program marginalisasi atas mayoritas Islam, maka kolaborasi elit TNI-AD dengan kelompok minoritas Indonesia harus diciptakan. Lebih mudah dan menguntungkan bagi elit TNI-AD berbagi peran politik dan lahan ekonomi dengan pihak minoritas (kristen, katolik, tionghoa) ketimbang harus berbagi kekuasaan dan kekayaan dengan kelompok mayoritas Islam.

Dalam menghadapi mayoritas Islam sebagai “musuh bersama”, harus diciptakan suatu situasi atau kondisi yang dapat memojokkan umat Islam dan mengerdilkan kekuatan politik yang dimilikinya. Strategi yang paling efektif adalah melalui penciptaan isu, paham dan aksi radikal untuk dilekatkan dan dijadikan stigma kepada umat Islam.

Penciptaan Kelompok Radikal – Teroris
Serangan fitnah kelompok Islam Radikal, Islam teroris, anti Pancasila, intoleran, gerakan khilafah / rencana mewujudkan negara Islam di Indonesia yang merupakan pidana makar dan lain-lain, mulai diterapkan secara intensif, sistematis dan masif oleh rezim ORBA pada akhir 1970an oleh Ali Murtopo-Benny Murdani dan elit TNI AD berkolaborasi dengan CSIS (lembaga kajian strategis yang didirikan Pater Beek pada 1971).

Program marginalisasi terhadap mayoritas Islam terutama melalui serangan fitnah radikalisme, penciptaan aksi terorisme dan kerusuhan bernuansa SARA yang menjadikan umat Islam Indonesia sebagai sasaran, berhasil menyingkirkan umat Islam Indonesia dari peran dominan di segala sektor kehidupan bangsa.

Strategi ini dihentikan Suharto pada akhir 1980an sejalan dengan perubahan kebijakan Suharto dari sebelumnya memusuhi mayoritas Islam, kemudian berbalik merangkul umat Islam (1987-1998).

Kebangkitan Rezim Militer (TNI-AD)
Reformasi 1998 yang memaksa Suharto mengundurkan diri kemudian berlanjut dengan penghapusan Dwi Fungsi ABRI menjadi tembok penghalang bagi elit Jenderal Purnawirawan TNI-AD untuk meraih kembali posisi sebagai penguasa RI.

Peluang kebangkitan kembali rezim militer (TNI-AD) di Indonesia terbuka ketika Letjen SBY menjabat Menko Polhukam Kabinet Megawati (2001-2004). Pada masa Menko Polhukam SBY, elit jenderal TNI AD berhasil mendorong lahirnya UU KPK dan menempatkan Taufikurahman Ruki Deputi Menko Polhukam SBY sebagai Ketua KPK pertama (2002-2006).
Sejak terbentuk pada 2002 sampai hari ini, KPK tidak lepas dari kepentingan elit jenderal purnawirawan TNI-AD dalam meraih kekuasaan dan mewujudkan hegemoni rezim militer (TNI-AD).

Perkembangan jaman dan berkembangnya demokrasi di Indonesia, menuntut elit jenderal TNI AD di bawah komando SBY, LBP dan HP untuk melakukan penyesuaian dalam strategi meraih kekuasaan: Penggunaan proksi, optimalisasi operasi dan jaringan intelijen, infiltrasi dan pengendalian infrastruktur-suprasutruktur politik, kolaborasi rahasia dengan CSIS – Cukong – Asing, penguasaan media dan opini publik, pemanfaatan KPK sebagai alat politik elit jenderal purnawirawan TNI AD, intensifikasi dan ekstensifikasi deception (tipu daya), divide et impera dan sejenisnya.

Berkat penerapan strategi ini, elit jenderal purnawirawan TNI AD berhasil menjadi penguasa sejak lengsernya Presiden Abdurrahman Wahid (2001). Semakin menguat di era Presiden SBY (2004-2014) dan meraih puncak kejayaan kembali di era Jokowi 2014-2024.

Sementara para politisi sipil sibuk berkelahi dan terbelit berbagai kasus korupsi di KPK, elit jenderal purnawirawan TNI AD di bawah pimpinan SBY, LBP, dan Hendropriono semakin mantap merajut kekuasaan mengukuhkan dominasi dan hegemoni politik di balik rezim proksi.

Politik Dua Kaki SBY di Pilpres 2019

Pertarungan pilpres 2019 adalah pertarungan ulang antara Jokowi versus Prabowo. Tampilnya Prabowo Subianto sebagai satu-satunya capres penantang Jokowi di pilpres 2019 sudah sesuai dengan skenario awal yang direncanakan kubu Jokowi. Perubahan syarat dukungan partai dalam pencapresan sebagai mana diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tujuannya adalah menutup peluang bagi kandidat lain, selain Prabowo untuk tampil sebagai penantang petahana Jokowi. Sejauh ini, rencana kubu Jokowi berjalan dengan baik dan sesuai harapan: Prabowo adalah capres ideal yang mudah dikalahkan oleh Jokowi. Setidaknya, itulah yang ada di benak pada master politik penyusun skenario dan sutradara panggung politik Indonesia di balik Jokowi. Siapakah mereka master dan sutradara politik di balik Jokowi? Kita sebut saja mereka Tim Begawan dan CSIS. Tim Begawan adalah sebuah paguyuban yang dibentuk dan menampung para jenderal purnawirawan kader Ali Murtopo, Benny Murdani, Sudjono Hoemardani para era Orde Baru (1967-1998). Mereka dikenal dengan sebutan “jenderal merah”. Penggunaan kata 'merah' ini mengacu ideologi mereka yang “Anti Politik Islam' atau setidaknya anti pada kelompok 'Jenderal Hijau. Dua kubu di tubuh ABRI ini dulu terlibat pertarungan politik: Jenderal Merah adalah kelompok penentang Islam di tubuh ABRI pada era tahun 1986-1998. Saat itu, Pak Harto yang sudah merasa terancam oleh dominasi Benny Murdani di ABRI, kelompok konglonerat Tionghoa di sektor ekonomi, dan kelompok non Islam di politik dan birokrasi, berbalik: semula memusuhi kelompok Islam, berubah menjadi merangkul Islam. Kemesraan Suharto dan Islam pada era 1986 - 1998 turut mewarnai ABRI, di mana jika sebelumnya perwira-perwira Islam disingkirkan, sejak 1986 perwira Islam di ABRI diberi kesempatan luas menjadi jenderal dan menduduki posisi strategis di ABRI.

Mereka ini kemudian dijuluki Jenderal Hijau, sedangkan kelompok yang sebelumnya dominan di ABRI dan menolak ABRI Hijau, disebut sebagau kelompok Jenderal Merah. Binaan Ali Murtopo-Benny Murdani -CSIS Mereka - kelompok Jenderal Merah adalah para jenderal binaan Ali Murtopo - Benny Murdani yang sangat erat hubungannya dengan CSIS sejak 1971 sampai hari ini. Mereka antara lain: AM Hendropriyono, Sintong Panjaitan, Try Sutrisno, Wiranto, TB Silalahi, TB Hasanuddin, R.S. Warouw, Albert Paruntu, Agum Gumelar, Sutiyoso, Susilo Bambang Yudhoyono, Luhut Panjaitan, Ryamizard Ryacudu, Jonny Lumintang, Tyasno Sudarto, Albert Inkiriwang, HBL Mantiri, Fachrul Razi, Adolf Rajagukguk, Theo Syafei, Soebagyo HS, Agus Widjojo, Suedi Marrasabessy, Muchdi PR, dst. Para jenderal inilah, khususnya SBY, Hendropriono, Luhut Panjaitan, Sutiyoso, Agum Gumelar, Agus Widjojo berkolaborasi dengan CSIS (Center for Strategic and International Studies), untuk mempersiapkan proksi menjadi presiden Indonesia sebagai suksesor SBY pada tahun 2014.

CSIS adalah lembaga pemikir dan perumus kebijakan pemerintahan Suharto sejak 1971 sampai 1990. Di samping Ali Murtopo, Sudjono Hoemardani dan Daoed Joesoep, CSIS yang digagas oleh Pater Beek-Pastur Jesuit Katolik, juga dikendalikan oleh elit Katolik Tionghoa terutama Wanandi Bersaudara (Jusuf, Sofyan, Rudy dan Edward Wanandi). Berbeda dengan opini publik yang sengaja diciptakan seolah-olah SBY dan Partai Demokrat beroposisi terhadap pemerintahan Jokowi, namun fakta yang ada menmbuktikan sebaliknya: CSIS - SBY - Kelompok Jenderal Merah - Cukong adalah penguasa sebenarnya di balik Jokowi. Bahkan pemerintahan Jokowi 2014-2019 didominasi orang-orang SBY, antara lain: Moeldoko, Kepala Staf Presiden (mantan Panglima TNI era SBY Sri Mulyani, Menkeu (mantan Menko Ekononi dan Menkeu SBY) Darmin Nasution, Menko Ekonomi (Gub BI era SBY) Retno Marsudi, Menlu (Dubes dan anggota TGF Munir) Perry Warjiyo, Gub BI (Dir Analis dan Kebijakan BI - Bail Out Bank Century) Wimboh Santoso, Ketua OJK (Dir Analis dan Kebijakan BI - BO Bank Century) Hadi Tjahjanto, Panglima TNI (Sesmil SBY) Agus Rahardjo, Ketua KPK (Kepala LKPP era SBY) Anfasa Moeloek, Menkes (kandidat Menkes era SBY) Suhadi Alius, Kepala BNPT (Kabareskrim era SBY) Agus Widjojo Gubernur Lemhanas (Kaster TNI suksesor SBY) Lukman H Saefuddin Menteri Agama (ex Menag SBY) Amien Sunaryadi Kepala BP Migas (ex Wakil Ketua KPK era SBY), dst. Mereka semua punya hubungan sangat erat dengan SBY. Seorang Dubes negara ASEAN pernah sambil bercanda mengatakan Pemerintah Jokowi adalah Pemerintah SBY jilid III. Terlepas rencana SBY mengusung AHY sebagai cawapres pendamping Jokowi digagalkan PDIP dan tawaran jadi cawapres pendamping Prabowo dipatahkan Sandiaga Uno dengan Edwin Suryadjaja dan James Riady di belakangnya, SBY memiliki peran sangat penting dan signifikan dalam pilpres 2019 khususnya dalam menentukan paslon mana yang keluar sebagai pemenang Pilpres 2019 mendatang. Sebagai mantan Presiden dua periode yang dua kali memenangkan pilpres sebelumnya, SBY memiliki pengalaman, sumber daya, teknologi, jaringan dan kemampuan untuk memenangkan capres tertentu. Boleh jadi, SBY hengkang dari palson Jokowi - Maruf Amin karena kegagalan AHY. Namun, harus diingat bahwa keputusan Jokowi memilih Maruf Amin sebagai cawapres adalah atas saran dan ‘perintah’ SBY.

Jika nanti Jokowi ternyata dapat memenangkan pilpres 2019, SBY pasti sudah punya cara untuk menyingkirkan PDIP dari pusat kekuasaan dan kembali berkuasa bersama CSIS-Jenderal Merah di balik Jokowi. Kemenangan Ridwan Kamil dan Khofifah Indraparawansa di Pilkada Jawa barat dan Jawa timur adalah peran besar SBY. Sama halnya dengan kemenangan Ganjar Pranowo yang didukung SBY di Pilkada Jawa Tengah, setidaknya dukungan dalam bentuk perlindungan hukum kepada Ganjar dari jeratan tersangka KPK, di mana Ganjar adalah salah satu penerima suap proyek EKTP dan SBY adalah salah satu pengendali KPK bersama Luhut dan CSIS. Dinamika politik sejak Oktober 2018 menuju 17 April 2019 memang menunjukan gejala peningkatan dukungan rakyat terhadap Prabowo-Sandiaga Uno. Di atas kertas, jika konstelasi politik nasional tidak berubah, kemungkinan besar Prabowo-Sandi akan menang Pilpres 2019. Apakah peluang Prabowo - Sandiaga menang akan dibiarkan saja oleh SBY atau dihalangi semaksimal mungkin agar Prabowo gagal lagi terpilih menjadi presiden seperti dilakukan SBY pada pilpres 2014 lalu? Tanpa bantuan besar Presiden SBY, Jokowi-Ahok pasti kalah di Pilkada Jakarta 2012 dan Jokowi-JK tidak akan memenangkan Pilpres 2014 lalu. Bagaimana cara Jokowi-Maruf Amin mengalahkan Prabowo-Uno pada Pilpres 2019 mendatang? Di atas kertas memang Prabowo pasti menang karena terjadi krisis luar biasa kepercayaan dan dukungan terhadap Jokowi. Kekuatan pendukung yang dimiliki Jokowi sekarang diperkirakan hanya tinggal 10% dari kekuatan dukungan pada 2011 – 2014. Tidak ada lagi kekuatan luar biasa besar dari konspirasi global pimpinan Amerika Serikat dan China yang gencar mengobarkan perang asimetrik dan perang proksi terhadap Indonesia, tidak ada lagi belasan negara sekutu dan persemakmuran berada di belakang Jokowi, tidak ada lagi kekuatan komunitas Cina diaspora seluruh dunia dan komunitas tionghoa Indonesia yang habis-habisan mendukung Jokowi-Ahok 2011-2014 untuk memenangkan Pilkada Jakarta 2012 dan Pilpres 2014. Juga tidak ada lagi Presiden SBY baik dalam kapasitas presiden saat itu, atau dalam kapasitas pribadi sekarang yang total mendukung kemenangan Jokowi. Dan tidak ada lagi ratusan juta rakyat Indonesia korban tipu daya pencitraan palsu yang disebarkan masif dan kontinu selama bertahun-tahun meracuni benak dan hati rakyat Indonesia. Lalu, mengapa masih ada yang memprediksi Prabowo akan kalah pada pilpres 2019 mendatang? Apa dasar pemikiran sehingga menimbulkan prediksi itu? Suara Rakyat Vs Suara KPU Meraih dukungan dan suara mayoritas rakyat pemilih belum tentu memastikan kemenangan pilpres. Substansi dari pilpres adalah penetapan pemenang pilpres oleh KPU berdasarkan hasil perhitungan suara nasional secara manual. Hasil perhitungan suara pilpres ditentukan banyak faktor. Juga banyak celah dapat dimanfaatkan untuk mencurangi hasil suara pilpres: Penetapan jumlah pemilih pada DPT yang jauh di atas jumlah pemilih Indonesia sebenarnya. Selisih kelebihan jumlah pemilih pada DPT 2009 dan 2014 mencapai 30-40 juta pemilih. Penggunaan puluhan juta suara pemilih siluman untuk memenangkan capres tertentu bukan merupakan hal sulit bagi SBY yang sudah “tiga kali” berpengalaman memenangkan pilpres (2004, 2009 dan 2014). Jika nanti akhirnya KPU menetapkan jumlah pemilih pada DPT 2019 lebih dari 160 juta pemilih, sebaiknya Prabowo-Sandiaga tidak usah capek-capek, buang waktu, uang, tenaga dan pikiran hanya untuk kalah dicurangi. Padahal sudah terbukti ada hampir 32 juta data pemilih di DPT tidak sinkron atau merupakan kesalahan.

Sama halnya jika KPU memutuskan pemilih yang tidak tercantum dalam DPT dibolehkan memilih dengan menunjukan EKTP, Suket atau sejenisnya. Lebih baik, tidak usah ikut pilpres karena pasti jadi korban pencurangan kubu lawan. Bahkan, jika DPT Papua tetap berjumlah 3,5 juta pemilih sementara penduduk Papua total hanya 3,3 juta jiwa dengan jumlah pemilih yang berhak berdasarkan UU tidak leboh dari 1,8 juta pemilih, lebih baik katakan “Tidak !” kepada Pilpres 2019. Alangkah bodohnya Prabowo dan seluruh rakyat Indonesia jika manut saja dijadikan korban penipuan dan menjadi legitimasi para penjahat politik berkuasa melalui pemilu-pilpres yang curang. Realitas Politik Tiga bulan lalu, menjelang pendaftaran pasangan calon pilpres di KPU beberapa kolega dari luar negeri bertanya apakah mungkin Jokowi dapat terpilih kembali di pilpres 2019 dan menjabat presiden untuk periode kedua. Pertanyaan para kolega itu didasarkan pada pengamatan mereka konstelasi dan dinamika politik domestik Indonesia dan trend perkembangan global. Di dalam negeri, petahana Presiden Jokowi menghadapi resistensi dari rakyat Indonesia yang eskalasinya terus meningkat. Jargon (2019) “Ganti Presiden” atau “Presiden Baru” yang dimotori politisi dan kader PKS secara efektif menimbulkan gelombang besar dari Sabang sampai Merauke. Ustad Abdus Somad seolah menjadi Panglima Perang yang mengumandangkan semangat tersebut meski sekali pun dari mulutnya tidak pernah terucap kata presiden baru atau ganti presiden. Ustad asal Riau ini pun kemudian diposisikan sebagai ‘musuh politik’ dan ‘ancaman nyata’ oleh kubu petahana.

Entah apa sebabnya, aksi dakwah Ustad Abdus Somad diinterprestasikan secara sempit oleh kubu Jokowi sebagai gerakan konsolidasi umat Islam untuk menentang Jokowi. Sebaliknya, entah mengapa safari dakwah beliau seolah menjadi sosialisasi dan mobilisasi umat untuk perlawanan terhadap Jokowi. Kedua interprestasi dari dua kubu berlawanan: pro Jokowi vs anti Jokowi ini mendapatkan justifikasinya dari standar operasi dan prosedur (SOP) atau protap (prosedur tetap) aparat kepolisian setiap kali harus menyikapi acara dakwah Ustad Somad di seluruh Indonesia.

Gelombang 2019 Ganti Presiden Riak yang sudah menjelma menjadi gelombang sebagai dampak safari dakwah UAS menjadi semakin besar dengan penyelenggaraan aksi deklarasi “2019 Ganti Presiden atau 2019 Presiden Baru” yang dimotori sejumlah aktivis dan seniman/budayawan senior: Ratna Sarumpaet, Neno Warisman dan Emha Ainun Najib adalah sebagian tokoh menonjol dalam gerakan ini. Dinamika politik di segmen media sosial terbukti sangat mempengaruhi opini dan persepsi publik dalam menyikapi pilpres 2019 mendatang.

Gerakan Melawan Pembodohan dan Kebohongan

Berbeda dengan situasi menjelang pilkada Jakarta 2012 dan pilpres 2014 di mana opini media sosial hampir sepenuhnya dikendalikan kubu Jokowi (dan Ahok), menjelang pilpres 2019 mendatang, opini media sosial dapat dikatakan didominasi kelompok pendukung gerakan ‘2019 Ganti Presiden’ atau kubu Prabowo jika kita dapat menyebutnya begitu.

Tidak dapat disangkal peran besar seorang filsuf (kalau boleh disebit sebagai filsuf) Rocky Gerung yang membuktikan predikatnya sebagai filsuf dengan konsistensinya dan kemampuannya menjelaskan berbagai isu dan fenomena sosial politik yang muncul dan berkembang di tengah masyarakat secara jernih, lugas, logis, sederhana dan terpenting, disampaikan dengan gaya bicara yang menarik dan enak didengar publik. Dengan talenta dan penguasaannya di bidang filosofi, Rocky Gerung secara cepat tampil menjadi ‘ikon kebenaran’, tokoh rujukan publik jika menghadapi kebingungan akibat serangan hoax dan opini sesat.

Pencerdasan vs Pembodohan Bangsa Sekarang ini mungkin mayoritas rakyat Indonesia sudah menyadari betapa hebat dan masifnya upaya pencitraan Jokowi (dan Ahok) yang terjadi selama tahun 2011-2014, sehingga mayoritas rakyat dengan mudah diperdaya citra palsu yang melekat pada sosok Jokowi (Ahok).

Kelompok komunitas intelijen publik ini gencar menelanjangi semua kepalsuan pencitraan Jokowi dan Ahok dengan data dan informasi akurat.Termasuk menjadi orang pertama yang berani melaporkan Ahok ke polisi atas penghinaannya terhadap Muhammadiyah, yang diejek Ahok sebagai "munafik".

Kebangkitan kesadaran publik dari sihir pencitraan palsu yang selama bertahun-tahun ditanamkan di benak pikiran rakyat Indonesia antara lain dipicu penyebaran informasi secara konsisten dan ajeg oleh pihak tertentu yang mengungkap kepalsuan dari pencitraan Jokowi (dan Ahok) melalui media sosial dan media online, di antaranya yang paling menonjol adalah Triomacan2000 (TM200).

Meski pun pada akhirnya, Raden Nuh - tokoh utama dari gerakan ini kemudian ditangkap dan ditahan selama 5 tahun penjara dan dikirim ke penjara Nusakambangan, Jawa Tengah, namun penyebaran informasi yang telah mereka lakukan selama hampir 5 tahun menjadi embrio kesadaran publik Indonesia.

Rakyat semakin sadar, terbuka mata dan pikirannya terhadap upaya pembodohan bangsa yang secara terus menerus dilancarkan oleh pemerintah dan kubu Jokowi. Tidak dapat dipungkiri bahwa fakta-fakta kebenaran seputar Jokowi Ahok, yang sekarang beredar luas di publik, hampir semua berasal dari publikasi dan penyebaran yang dilakukan oleh Triomacan2000 bersama jaringan komunitas intelijen publiknya. Ibarat Bank Data, publik hanya perlu menekan tombol yang tepat dan memasukan kata kunci untuk mengetahui atau mendapat fakta sebenarnya mengenai Jokowi Ahok.

Embrio ini kemudian berubah menjadi kesadaran ketika informasi dan tuduhan yang pernah disampaikan TM2000 mengenai Jokowi (dan Ahok) serta prediksinya terhadap situasi dan kondisi bangsa di era Jokowi yang pernah disampaikannya dulu, satu per satu terbukti menjadi kenyataan. Fakta inilah kemudian menjadi pemicu bangkitnya kesadaran rakyat bahwa selama hampir delapan tahun terakhir, telah menjadi korban, terperdaya kebohongan Jokowi (dan Ahok).

Faktor-faktor domestik seperti diuraikan di atas, menjadi penyebab berubahnya kecenderungan rakyat terhadap pilpres 2019, dan mendorong timbulnya pertanyaan kolega dari luar negeri yang pada intinya meragukan Jokowi dapat terpilih kembali pada pilpres 2019 mendatang.

Konstelasi Politik Global

Konstelasi Politik Global Globalisasi atau dunia tanpa batas negara dan suku bangsa sebagai akibat dari perkembangan teknologi informasi, telekomunikasi dan transportasi, menempatkan pengaruh asing terhadap politik domestik pada sebuah negara menjadi semakin besar dan tidak bisa dihindarkan.

Pengaruh asing ini semakin signifikan terhadap negara-negara penganut demokrasi liberal seperti Indonesia, di mana posisi presiden dan kepala daerah ditentukan melalui pemilihan langsung, dengan mekanisme pemilu, pilpres dan pilkada. Indonesia semakin rentan terhadap intervensi asing dengan terjadinya perubahan atau amandemen UUD 45 khususnya pasal 1 dan pasal 6, yang memberi definisi baru pada kedaulatan rakyat dan Indonesia asli.

Sejak amandemen konstitusi, pintu terbuka luas bagi pihak asing untuk melakukan intervensi atau melancarkan agenda politik mereka di Indonesia khususnya pada setiap pemilu, pilkada dan pilpres. Intervensi asing terhadap pemilu, pilkada dan pilpres Indonesia sangat kuat terasa pada pilkada Jakarta 2012, pemilu dan pilpres 2014, di mana konspirasi global dengan Amerika Serikat dan China sebagai panglima dengan mudah mengacak-acak kedaulatan rakyat melalui perang asimetrik dan perang proksi yang mereka lancarkan di Indonesia. Jokowi terpilih menjadi presiden dan ahok kemudian menjadi gubermur Jakarta adalah sebagian dari hasil kemenangan konspirasi global dalam perang asimetrik dan perang proksi.

Perubahan politik global secara drastis terjadi pasca kemenangan Donald Trump atas Hillary Clinton pada pilpres AS Nopember 2016. AS – China yang sebelumnya merupakan sekutu – mitra erat berubah menjadi pihak bermusuhan dalam politik, ekonomi dan militer. Perubahan ini otomatis membubarkan konspirasi global yang sebelumnya memiliki agenda politik tertentu di Indonesia melalui Jokowi-Ahok.

Perubahan konstelasi politik global inilah yang juga mendorong munculnya pertanyaan kolega dari luar negeri yang meragukan peluang Jokowi untuk dapat terpilih kembali pada pilpres mendatang. Namun, semua uraian di atas lebih tepat untuk menggambarkan situasi dan kondisi politik Indonesia pada tiga bulan lalu.

Sekarang, situasi dan kondisinya menunjukkan gejala sebaliknya: Keunggulan Prabowo atas Jokowi perlahan mengecil dan mulai membuka peluang Jokowi untuk dapat mempertahankan posisinya sebagai capres petahana yang dapat mengalahkan Prabowo pada Pilpres 2019 mendatang.